Babak Baru Skandal Kasus Epstein, Trump jadi Sorotan

Mereka meminta semua komunikasi pejabat tinggi pemerintah terkait dokumen Epstein, termasuk yang berhubungan dengan Donald Trump, dibuka ke publik. 

Gugatan ini diajukan di pengadilan federal Washington dan disebut sebagai yang pertama dari jenisnya.

Menurut presiden Democracy Forward, Skye Perryman, pihaknya sudah mengajukan permintaan dokumen lewat Undang-Undang Kebebasan Informasi sejak akhir Juli, tapi belum dipenuhi. 

“Pengadilan harus segera turun tangan agar publik mendapatkan informasi penting soal kasus luar biasa ini,” ujarnya, dikutip dari 9News, Sabtu (9/8/2025).

Pemerintah federal AS memang sering menahan publikasi dokumen terkait investigasi kriminal. 

Democracy Forward sendiri sudah puluhan kali menggugat pemerintahan Trump di masa lalu, terutama soal kebijakan pendidikan, imigrasi, dan kesehatan.

Kasus Epstein kembali ramai setelah DOJ bulan lalu memutuskan tidak merilis dokumen tambahan, meski sebelumnya Jaksa Agung Pam Bondi menjanjikan sebaliknya. Keputusan ini memicu kemarahan sebagian publik, termasuk detektif daring dan penganut teori konspirasi yang menduga ada upaya menutup-nutupi.

Trump pernah berusaha membuka segel transkrip sidang dewan juri agung terkait kasus ini, tapi ditolak hakim federal di Florida karena tidak memenuhi syarat hukum untuk dipublikasikan. Permintaan serupa masih tertunda di New York.

Komite Pengawasan DPR AS juga memanggil DOJ untuk menyerahkan dokumen penyelidikan, yang diyakini bisa mengungkap dugaan hubungan Epstein dengan Trump dan pejabat tinggi lain.

Epstein ditemukan tewas pada 2019 di sel penjara New York, saat menunggu persidangan kasus perdagangan seks. Sejak itu, beredar berbagai spekulasi tentang siapa saja yang mengetahui pelecehan seksual terhadap para gadis remaja yang dilakukannya.

Trump membantah mengetahui kejahatan Epstein dan mengaku telah memutus hubungan sejak lama. 

Ia juga berulang kali mencoba mengecilkan keputusan DOJ yang tidak merilis laporan lengkap investigasi tersebut. Namun, anggota parlemen dari kedua partai besar AS menegaskan kasus ini tidak boleh dibiarkan begitu saja.