Kebijakan ini dikeluarkan pemerintah Inggris setelah mengecam kebijakan militer Israel yang dilancarkan di Jalur Gaza dan Tepi Barat.
"Memblokir bantuan, memperluas perang, dan mengabaikan suara sahabat serta mitra internasional tidak bisa dibenarkan. Ini harus dihentikan," tegas Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy dikutip dari
Associated Press, Kamis, 22 Mei 2025.
Langkah tegas pemerintahan Raja Charles III ini muncul di tengah memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza. Israel memperketat blokade wilayah yang dikuasai Hamas hingga mengakibatkan pasokan bantuan kemanusiaan terhenti dan memicu kelaparan massal.
Bahkan Amerika Serikat (AS), sekutu paling dekat Israel, turut mengungkapkan keprihatinannya atas bencana kemanusiaan yang membayangi warga Palestina.
"Sejarah akan menghakimi mereka," ujar Lammy, menyinggung tindakan Israel dalam konflik berkepanjangan ini.
Tak hanya menghentikan pembicaraan dagang, Inggris juga menjatuhkan sanksi terhadap pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat.
"Inggris tidak bisa terus melanjutkan negosiasi perdagangan dengan pemerintah yang menerapkan kebijakan brutal di Gaza dan wilayah pendudukan," sambung Lammy.
Tekanan serupa juga datang dari Uni Eropa. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas menyatakan blok 27 negara tersebut sedang meninjau ulang hubungan dagangnya dengan Israel.
"Sebagian besar negara anggota sangat ingin menyampaikan pesan bahwa penderitaan ini tidak dapat dibiarkan," kata Kallas.
BERITA TERKAIT: