Demi Israel, Trump Keluarkan AS dari UNHRC dan UNRWA

Keputusan ini diumumkan pada Selasa waktu setempat, 4 Februari 2025, beberapa saat sebelum pertemuan Trump dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.  

Dalam perintah eksekutifnya, Trump menegaskan bahwa beberapa badan PBB telah menyimpang dari misinya dan justru bertindak bertentangan dengan kepentingan AS

Ia bahkan menuduh UNHRC dan UNRWA menunjukkan bias terhadap Israel serta menyebarkan antisemitisme.  

Trump menuduh UNHRC memberikan perlindungan kepada negara-negara yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia dengan menjadikan dewan itu sebagai tameng dari pengawasan internasional. 

Hal ini senada dengan keputusan sebelumnya di masa jabatan pertamanya, ketika AS keluar dari UNHRC dengan alasan dewan tersebut memiliki bias kronis terhadap Israel. 

Sementara itu, UNRWA disebut dalam perintah eksekutif telah disusupi oleh kelompok-kelompok yang dikategorikan sebagai organisasi teroris asing oleh AS. 

Trump juga mengutip tuduhan Israel bahwa 12 pegawai UNRWA terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 sebagai dasar keputusannya.  

Keputusan ini mendapat tanggapan dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang melalui juru bicaranya, Stephane Dujarric, menegaskan bahwa dukungan AS terhadap PBB selama ini telah menyelamatkan banyak nyawa dan meningkatkan keamanan global.  

“Sang Sekretaris Jenderal berharap untuk melanjutkan hubungan produktif dengan Presiden Trump dan pemerintah AS untuk memperkuat kerja sama di dunia yang semakin bergejolak,” ujar Dujarric, seperti dimuat Reuters.

Sementara itu, negara-negara donor lainnya telah kembali memberikan dukungan kepada UNRWA setelah serangkaian penyelidikan tidak menemukan bukti kuat atas tuduhan utama Israel. 

UNRWA sendiri saat ini menjadi penyedia bantuan kemanusiaan utama bagi 1,9 juta pengungsi di Gaza yang sangat bergantung pada bantuan internasional.  

Selain menarik diri dari UNHRC dan UNRWA, Trump juga menginstruksikan tinjauan menyeluruh terhadap pendanaan AS untuk badan-badan multilateral lainnya, termasuk UNESCO, yang menurutnya gagal mereformasi diri dan memiliki rekam jejak sentimen anti-Israel. 

Tinjauan ini akan berlangsung selama 180 hari untuk menentukan apakah ada organisasi lain yang bertentangan dengan kepentingan AS.