Penghapusan kamera buatan China ini akan dilakukan secara dalam waktu lima tahun.
Selanjutnya, pemasok kamera diminta untuk menyediakan kamera baru yang tidak dibuat China.
"Kami juga mengirimkan sinyal kuat ke pasar untuk mencari alternatif terhadap sistem kamera Tiongkok,” ujar Anggota Dewan Amsterdam Alexander Scholtes.
Keputusan ini menyusul meningkatnya kekhawatiran bahwa peralatan pengawasan dari perusahaan China dapat mengirimkan gambar ke produsen atau pemerintah di Beijing. Perusahaan China Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. dan Zhejiang Dahua Technology Co. telah dituduh oleh pejabat AS berpartisipasi dalam pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas Uyghur di China.
Langkah Amsterdam ini dilakukan setelah tindakan serupa dilakukan oleh pemerintah Inggris dan Australia, yang telah menghapus teknologi pengawasan buatan China dari situs-situs sensitif milik pemerintah dan pertahanan.
Awal tahun ini, Badan Intelijen dan Keamanan Militer Belanda mengungkap kampanye spionase China di negara tersebut yang melibatkan malware tingkat lanjut.
Meskipun penggantian segera semua kamera Tiongkok membutuhkan biaya yang mahal, pemerintah koalisi Amsterdam, termasuk walikota dan anggota dewan, menurut
NL Times, berencana untuk menerapkan ketentuan kontrak baru yang mempertimbangkan kriteria hak asasi manusia saat membeli sistem kamera.
Departemen kota sekarang akan mencari alternatif pengganti kamera China, menilai kelayakan dan biaya berdasarkan kasus per kasus, dengan tujuan mengganti semua kamera Tiongkok yang ada saat ini dalam waktu lima tahun.
BERITA TERKAIT: