Indonesia dan Bangladesh Punya Urgensi yang Sama Soal Deradikalisasi

Itu mengapa kedua negara menangani secara serius masalah radikalisme mulai dari perundangan, lembaga yang menanganinya sampai dengan integrasi bekas pelaku tindak terorisme ke dalam masyarakat.

Profesor dari Universitas Dhaka, Ali Ashraf mengatakan bahwa  gerakan ekstremisme di Bangladesh tumbuh dari kelompok kiri, pemberontak etno-nasionalis dan kelompok berbasiskan agama.

"Mereka berusia 20 sampai 30 tahun, sebagian besar pria (85 persen) dan berpendidikan mulai perguruan tinggi dan atau madrasah yang top sampai dengan sekolah biasa dengan latar belakang kelompok low dan middle-income," papar Ashraf di dalam seminar internasional Radicalism in Indonesia and Bangladesh: Sources, Actors, and Impact yang digelar oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta pada Senin (3/6).

Dijelaskan Ashraf, keterlibatan berbagai pihak menjadi kunci dalam keberhasilan program deradikalisasi di Bangladesh. Dhaka menekankan pendekatan melalui pendidikan dan pelatihan deradikalisasi.

"Pendekatan multi lembaga ini melibatkan lembaga pendidikan, masyarakat sipil, pekerja sosial, psikologi, hukum dan bahkan politik," paparnya.

Sementara itu, Kandidat Doktor  dari Program Studi Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta Debbie Affianty menjelaskan bahwa program deradikalisasi Indonesia sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme.

"Pemerintah Indonesia telah menerapkan empat tahap, yaitu identifikasi dan asesmen, rehabilitasi, pendidikan ulang, dan reintegrasi sosial," ungkapnya.

Debbie menceritakan bagaimana proses deradikalisasi juga dilakukan di dalam Lapas/Rutan, melalui kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan nasionalisme, religiusitas, dan kewirausahaan.

"Hingga saat ini, dari 1.036 mantan tahanan teroris, sekitar 116 orang terlibat dalam residivisme," kata dia.

Kemudian Dosen Program Magister Studi Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta Hilali Basya menyoroti bagaimana kelompok radikal tetapi tidak sampai ekstrem di Jakarta melalui risetnya Komunitas Muda Betawi yang terlibat dalam Front Pembela Islam (FPI) di Jakarta.

Dari hasil risetnya tampak bahwa ketegangan di tingkat politik nasional pada Pemilu 2014 yang membuat masyarakat terpolarisasi telah mendorong para pemuda Betawi ini untuk terlibat dalam organisasi yang menghubungkan mereka dengan kelompok-kelompok Islam yang lebih luas. Dalam hal ini, FPI menjadi pilihan mereka.

"Modal budaya yang mereka miliki lebih mendukung mereka untuk terlibat dengan FPI, organisasi Islam yang mengkampanyekan modernisasi Islam seperti Muhammadiyah atau menyerukan pemurnian seperti gerakan Salafi tidak menarik bagi kaum muda Betawi ini," paparnya.

Seminar internasional yang diselenggarakan kerjasama  Laboratory of Indonesian and Global Studies (LIGS), Program Studi Ilmu Politik dan Program Magister Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta serta didukung University of Dhaka, Bangladesh dengan kehadiran  Prof Ali Ashraf dihadiri di ruang zoom sampai menyentuh angka 70 orang.