Kelompok Minoritas di Jammu Kashmir Minta PBB Tidak Bungkam Hadapi Penindasan Bangladesh

Kelompok minoritas Kashmir juga menyerahkan memorandum kepada Letnan Gubernur J&K, Manoj Sinha, dan meminta agar surat itu diserahkan kepada otoritas terkait.

Aktivis sosial Anita Chandpuri dalam aksi itu mempertanyakan sikap PBB yang "bungkam" menyaksikan penindasan umat Hindu di Bangladesh. Anita mengatakan, pihaknya akan terus membawa persoalan ini ke arena global yang lebih luas.

“Di mana PBB? Kami ingin suara kami sampai ke Perdana Menteri Narendra Modi dan PBB. Kami akan mengadakan pawai yang lebih besar di seluruh negeri jika diperlukan,” katanya.

Dalam aksi yang sama, aktivis sosial Chand Ji menegaskan harapan agar pemerintah India membuka jalur diplomatik mereka dengan Bangladesh untuk menyelamatkan kelompok minoritas Hindu di Bangladesh.

"Kami berunjuk rasa karena kami telah mengalami penderitaan yang sama selama 35 tahun terakhir. Kami berharap pemerintah India membuka jalur diplomatik mereka dengan Bangladesh dan memenuhi tugas mereka terhadap kaum minoritas Bangladesh," katanya dikutip dari Latestly.com.

Selain di Srinagar, protes juga digelar kelompok Sanatan Dharma Sabha di Poonch. Dalam aksi itu demonstran sempat membakar patung Kepala Penasihat Pemerintah Sementara di Bangladesh, Mohammad Yunus, yang juga pernah menerima Hadiah Novel bidang Ekonomi.

Para pengunjuk rasa mengimbau pemerintah India untuk campur tangan dan menghentikan pembunuhan terhadap umat Hindu dan penghancuran kuil Hindu di Bangladesh.

Khususnya, telah terjadi beberapa serangan terhadap umat Hindu dan kaum minoritas lainnya oleh elemen ekstremis di Bangladesh. Ada pula kasus pembakaran dan penjarahan rumah-rumah kaum minoritas serta vandalisme dan penodaan dewa-dewi dan kuil.

Sebelumnya, India telah menyampaikan penyesalan atas penangkapan Shri Chinmoy Krishna Das, yang juga merupakan juru bicara Bangladesh Sammilit Sanatan Jagran Jote, pada 26 November lalu.

India telah mendesak otoritas Bangladesh untuk memastikan keselamatan dan keamanan umat Hindu dan semua kaum minoritas, termasuk hak mereka untuk kebebasan berkumpul dan berekspresi secara damai.