Tidak Berniat Membunuh, Ini Alasan Pelaku Tembak PM Slovakia

Dalam dokumen pengadilan setebal sembilan halaman, pria berusia 71 tahun mengaku menembak Fico karena tidak setuju dengan kebijakan pemerintahan seperti pembatalan USP (kantor kejaksaan khusus), penganiayaan terhadap pekerja budaya dan media, dia juga mendesak agar bantuan militer diberikan ke Ukraina.

"Pria yang ditahan terkait penembakan Robert Fico mengatakan dia ingin menyakiti Perdana Menteri Slovakia karena dia tidak setuju dengan kebijakan pemerintah dan menggunakan senjata yang dimilikinya selama lebih dari 30 tahun," ungkap laporan tersebut, seperti dimuat AFP.

Itu adalah komentar resmi pertama dari tersangka yang dipublikasikan, sejak insiden terhadap Fico terjadi.

Dokumen pengadilan menyebutkan tersangka, yang sebelumnya diidentifikasi oleh jaksa sebagai Juraj. C, memutuskan melukai Fico menggunakan senjata kaliber CZ 75 9mm yang dimilikinya selama lebih dari tiga dekade.

Tersangka tiba di depan gedung pada pukul 14.35 waktu setempat dengan pistol dan dua magasin yang masing-masing berisi sekitar 10 peluru, tersangka berdiri bersama yang lain di penghalang di luar alun-alun.

Ketika Fico mendekat, pelaku membidik pistolnya ke bagian tubuh bawah. Tersangka mengaku tidak memiliki niat membunuh dan hanya ingin memperburuk kesehatan Fico.

Media lokal menyebut tersangka merupakan mantan penjaga keamanan di sebuah pusat perbelanjaan. Dia meminta maaf atas tindakannya dan bersiap untuk meminta maaf kepada Fico.

Fico ditembak empat kali dari jarak dekat pada tanggal 15 Mei di sebuah alun-alun di pusat kota Handlova tempat pemerintah mengadakan pertemuan.

Upaya pembunuhan yang pertama terhadap seorang pemimpin politik Eropa selama lebih dari 20 tahun menyoroti perpecahan politik yang mendalam di negara Eropa tengah tersebut.

Koalisi pemerintah sayap kiri-nasionalis Fico telah menghadapi protes oposisi dan kritik Komisi Eropa atas beberapa perubahan kebijakan.

Pemerintahan Fico mengakhiri hubungan militer di Ukraina, mengadakan dialog dengan Rusia, membubarkan kantor kejaksaan khusus yang memerangi korupsi, dan merombak saluran TV dan radio publik di negara tersebut.