Tiba di Lokasi Kerusuhan, Presiden Prancis Sebut 3000 Polisi Tetap Siaga di Kaledonia Baru

Mengutip Al Jazeera, Macron terbang dari Prancis ke ibu kota Noumea, Kaledonia Baru dan diperkirakan akan tetap berada di sana selama sekitar 12 jam.

Presiden Prancis itu mengheningkan cipta selama satu menit untuk orang-orang yang terbunuh. Kemudian Macron memerintah agar ribuan personel polisi yang dikerahkan untuk meredakan ketegangan di Kaledonia Baru tetap siaga di sana hingga kondisi benar-benar aman.  

"Sekitar 3.000 tentara telah dikirim dari Paris sejak kekerasan dimulai dan mungkin akan tinggal di sana hingga Olimpiade di Paris, yang dimulai pada 26 Juli," kata Macron.

Prancis telah menetapkan keadaan darurat di Kaledonia baru setelah empat orang meninggal dunia dan 300 orang terluka dalam kerusuhan sejak Senin (13/5).

Kerusuhan terjadi sejak 13 Mei lalu, diawali dengan aksi protes masyarakat adat Kanak terhadap reformasi undang-undang pemilu.

Aturan itu akan memungkinkan warga Perancis yang telah tinggal di Kaledonia Baru selama 10 tahun berhak mengikuti pemilihan provinsi.

Beberapa pemimpin lokal khawatir langkah tersebut akan melemahkan suara masyarakat adat Kanak. Suku ini berjumlah 41 persen dari populasi dan kekuatan utama Gerakan pro-kemerdekaan.

Enam orang, termasuk tiga pemuda Kanak, telah terbunuh dan sekitar 280 orang ditangkap sejak protes pecah dan keadaan darurat diumumkan pekan lalu.

Para pengunjuk rasa yang mengibarkan bendera Kaledonia Baru berjajar di jalan-jalan ketika konvoi presiden Prancis berjalan di sepanjang jalan yang baru dibuka kembali dari bandara internasional ke Noumea.

 “Saya tidak tahu mengapa nasib kami dibicarakan oleh orang-orang yang bahkan tidak tinggal di sini,” kata Mike, seorang warga Kanak berusia 52 tahun di penghalang jalan di utara ibu kota, pada malam kedatangan Macron.

Sekitar 90 barikade yang dipasang oleh pengunjuk rasa telah dibersihkan oleh polisi bersenjata lengkap dan paramiliter, namun barikade baru masih muncul pada malam sebelum Macron tiba.

Suku Kanak berjumlah sekitar 40 persen dari 300.000 orang yang tinggal di Kaledonia Baru, yang terletak antara Australia dan Fiji di Samudra Pasifik.

Pada tahun 1998, Perancis setuju untuk menyerahkan lebih banyak kekuasaan politik kepada wilayah tersebut dan membatasi pemungutan suara dalam pemilihan provinsi dan majelis di Kaledonia Baru hanya untuk mereka yang merupakan penduduk pulau tersebut pada saat itu, berdasarkan apa yang disebut Perjanjian Noumea.

Sekitar 40.000 warga Perancis telah pindah ke Kaledonia Baru sejak tahun 1998, dan perubahan tersebut memperluas daftar pemilih hingga mencakup mereka yang telah tinggal di wilayah tersebut selama 10 tahun.