Maroko dan Belgia Tegaskan Dukungan Kuat Terhadap Kedaulatan Persatuan Nasional Libya

Dalam sebuah deklarasi bersama, Perdana Menteri Maroko Aziz Akhannouch dan Perdana Menteri Belgia Alexander De Croo menyatakan komitmen kuat kedua negara terhadap Libya.

"Maroko dan Belgia menegaskan kembali komitmen kuat mereka terhadap kedaulatan, kemerdekaan, integritas wilayah, dan persatuan nasional Libya," bunyi deklarasi yang diterima redaksi pada Rabu (16/4).

Kedua PM juga mengapresiasi peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)dalam memfasilitasi pemilihan umum di Libya.

"Dalam Deklarasi ini, kedua Kepala Pemerintahan menegaskan kembali peran sentral PBB dalam memfasilitasi proses politik inklusif yang dipimpin oleh rakyat Libya," tambahnya.

Sementara itu, PM Belgia menyambut baik upaya Maroko untuk menyelesaikan krisis Libya, terutama dengan menjadi tuan rumah pertemuan Komisi Gabungan (6+6) pada tanggal 22 Mei hingga 7 Juni 2023, yang bertugas merancang undang-undang pemilu Libya.

Libya berada di bawah kendali asing selama berabad-abad hingga memperoleh kemerdekaan pada tahun 1951. Segera setelah itu, minyak ditemukan dan menghasilkan kekayaan besar bagi negara tersebut.

Kolonel Gaddafi merebut kekuasaan pada tahun 1969 dan memerintah secara otokratis selama empat dekade hingga ia digulingkan dan dibunuh pada tahun 2011 dalam pemberontakan yang dibantu oleh intervensi militer Barat.

Pada tahun 2014, pertempuran baru kembali terjadi, dengan Libya terpecah menjadi dua pemerintahan, satu yang berbasis di timur, dan satu lagi di barat di ibu kota Tripoli. Kedua belah pihak menandatangani gencatan senjata pada tahun 2020 tetapi persaingan politik terus berlanjut.

Pada tahun 2021, Pemerintahan Persatuan Nasional dibentuk di Tripoli dengan Abdul Hamid Dbeibeh sebagai perdana menteri yang diakui secara internasional.

Namun pada tahun berikutnya parlemen yang berbasis di wilayah timur membentuk Pemerintahan Stabilitas Nasional yang merupakan saingan Pemerintahan Persatuan Nasional.