Istana Bantah Kirim Delegasi Indonesia untuk Israel

Ari menegaskan bahwa apa diterbitkan Jewish Insider tentang rencana Indonesia memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel, adalah tidak benar.

"Informasi yang disampaikan itu sama sekali tidak benar," kata Ari dalam sebuha pesan singkat pada Kamis (29/2).

Menurut Ari, tidak mungkin Presiden RI Joko Widodo sampai mengirim utusan khusus untuk berbicara dengan Israel.

Sebab, untuk urusan luar negeri, presiden harus menugaskan pada menteri luar negeri (menlu) atau atas koordinasi dengan menlu.

"Posisi resmi presiden diwakili oleh pernyataan dan sikap menlu," tegas Ari.

Jewish Insider dalam artikelnya pada Rabu (28/2) melaporan tentang pertemuan Andi dengan sejumlah pejabat Israel yakni Mantan Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Israel Ronen Levy, mantan Penasihat Senior Departemen Luar Negeri untuk Integrasi Regional Dan Shapiro Joey Allaham, mantan Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen.

Mereka bertemu di Yerusalem pada September 2023 dan menyepakati sejumlah MoU, salah satunya yakni normalisasi hubungan diplomatik sebelum Oktober 2023.

Tetapi rencana itu gagal dilakukan karena Hamas menyerang Israel Selatan di tanggal 7 Oktober, berlanjut dengan perang Gaza.

Selain hubungan diplomatik, Indonesia  disebut berencana membuka kantor perdagangan di Ramallah pada waktu yang bersamaan.

Dokumen MoU yang dilihat Jewish Insider, tertulis bahwa kedua belah pihak akan menyusun mekanisme pemberian visa bisnis kepada warga Indonesia dan Israel melalui kantor perdagangan yang dibangun.

Kedua pihak juga berbicara tentang penghapusan Israel dari daftar hitam visa Indonesia.

Saat ini, puluhan ribu peziarah Kristen asal Indonesia mengunjungi Israel setiap tahunnya, namun sangat sulit bagi warga Israel yang tidak memiliki paspor negara lain untuk mengunjungi negara kepulauan Asia Tenggara yang termasuk destinasi wisata populer Bali.