Perempuan China Sulit Raih Kesetaraan di Era Kekuasan Xi Jinping

Partisipasi perempuan di bidang politik selalu berada di posisi rendah dalam daftar prioritas PKC. Disebutkan bahwa lebih dari tujuh dekade, PKC tidak pernah menunjuk seorang perempuan pun sebagai anggota Komite Tetap Politbiro, badan politik tertinggi yang paling berkuasa dalam politik China.

"Selain itu, hanya enam anggota perempuan yang pernah
diangkat menjadi anggota Politbiro yang beranggotakan 25 orang sejak tahun 1949," tulis laporan Dewan Perempuan Nasional, seperti dikutip dari The Hongkong Post pada Senin (25/12).

Meski mendapat pendidikan yang setara, perempuan di China kerap mendapat diskriminasi di dunia kerja. Di sektor-sektor ekonomi utama, porsi pekerja perempuan sangat sedikit.

Belum lagi dengan mekanisme pemberian upah yang berbeda telah menghambat perempuan bertumbuh dan membatasi partisipasi mereka di sektor tenaga kerja.

Merujuk pada survei terbaru, pada tahun 2018 penghasilan perempuan lebih rendah 22 persen dibanding laki-laki. Kesenjangan itu semakin jelas jika melihat posisi pekerjaan yang diberikan pada laki-laki dan perempuan di China.

Berdasarkan survei yang sama disebutkan sekitar 50 persen perempuan China hanya ditempatkan di posisi sekretaris dan umumnya dibayar rendah dibanding kaum pria yang bekerja di sektor teknologi dengan gaji lebih besar.

Selain aspek-aspek tersebut, Kebijakan Satu Anak juga mempunyai dampak yang besar terhadap partisipasi perempuan dalam perekonomian negara.

Forum Ekonomi Dunia (WEF) menyebut kebijakan itu akan merugikan negara dan mengurangi rasio perempuan terhadap laki-laki saat lahir menjadi 87:100, jumlah terendah di antara negara-negara lain di dunia.

Presiden China, Xi Jinping mendorong perempuan agar berfokus membesarkan anak demi kemajuan bangsa dengan nilai-nilai tradisional.

Perintah tersebut tidak hanya menghalangi perkembangan perempuan, tetapi juga mendorong peningkatan kesenjangan ketimpangan yang terus terjadi di China.