Berdasarkan proyeksi terbaru PBB, jumlah penduduk negara tersebut pada 2026 diproyeksikan berkurang sekitar 3,2 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya.
Penurunan ini menandai awal dari fase penyusutan populasi jangka panjang yang berpotensi membawa dampak luas bagi ekonomi dan stabilitas sosial.
"Pada tahun 2026, populasi Tiongkok akan berkurang sekitar 3,2 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah yang setara dengan populasi negara bagian Arkansas (AS),” demikian bunyi laporan tersebut, seperti dikutip dari
Newsweek, Minggu, 4 Januari 2025.
Penurunan dipicu oleh terus merosotnya angka kelahiran yang menyebabkan populasi menyusut sekaligus menua. Kondisi tersebut berdampak langsung pada struktur ekonomi nasional.
Situasi ini mengakibatkan semakin sedikit tenaga kerja yang harus menopang semakin banyak penduduk usia lanjut, sehingga berpotensi menyeret pertumbuhan ekonomi, membebani sistem pensiun dan layanan kesehatan, serta menghambat stabilitas fiskal dan inovasi jangka panjang.
Selama beberapa dekade, Tiongkok dikenal sebagai negara dengan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Bahkan hingga awal 2000-an, negara tersebut masih menambah jutaan penduduk setiap tahun, yang menjadi pendorong kuat pertumbuhan ekonomi.
Namun, tren tersebut berubah seiring penerapan kebijakan satu anak yang diberlakukan sejak 1979 selama lebih dari 30 tahun.
Dalam laporannya, PBB mencatat bahwa pemerintah Tiongkok kemudian melonggarkan kebijakan tersebut secara bertahap.
Seperti aturan satu anak diubah menjadi kebijakan dua anak pada 2015, kemudian menjadi kebijakan tiga anak pada 2021, sebelum seluruh pembatasan kelahiran dihapus pada Juli 2021. Namun, perubahan kebijakan ini dinilai datang terlambat.
Penurunan populasi pada 2026 diperkirakan hanya menjadi permulaan. Pada 2030, jumlah penduduk Tiongkok diproyeksikan berkurang sekitar 17,9 juta jiwa dibandingkan 2025.
Dalam jangka lebih panjang, PBB memperkirakan total penurunan populasi dapat mencapai sekitar 140 juta orang pada 2050 dan meningkat drastis hingga sekitar 760 juta orang pada 2100.
Menghadapi tren tersebut, pemerintah Tiongkok telah meluncurkan berbagai kebijakan untuk mendorong angka kelahiran, mulai dari subsidi pengasuhan anak hingga insentif tunai bagi keluarga. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih dipertanyakan.
BERITA TERKAIT: