Sejumlah organisasi menyampaikan pandangan mereka dengan menyoroti ketidakseimbangan emisi karbon antara negara-negara Afrika dan negara-negara Utara.
Menurut organisasi tersebut, negara-negara Afrika mengalami kenyataan iklim yang buruk, padahal merupakan penghasil emisi paling sedikit, sementara negara-negara Utara bertanggung jawab atas lebih dari 90 persen emisi karbon.
Direktur Inisiatif Global untuk Ketahanan Pangan dan Pelestarian Ekosistem (GIFSEP), Mike Terungwa, menyatakan keprihatinannya bahwa janji pendanaan tersebut mungkin hanya sebagai pernyataan politik saja.
“Janji tersebut terdengar bagus, namun merupakan pernyataan politik dan bukan uang sungguhan,” kata Mike Terungwa, mengutip TRT World, Sabtu (2/12).
Ia menekankan pentingnya kerangka waktu yang jelas dan memastikan janji itu tidak berubah menjadi izin emisi atau polusi dari negara-negara lain.
Seorang aktivis hak lingkungan, Mathews Malata menganggap inisiatif tersebut sebagai awal yang baik, namun mereka mendesak agar dana dapat segera mengalir dan janji pendanaan harus bersifat signifikan, terutama untuk negara-negara yang paling rentan.
"Solusi yang salah dan bersifat sementara tidak boleh menggantikan solusi yang adil dan berkelanjutan karena kita tahu berapa pun jumlah yang mereka bayarkan tidak akan menutupi kesenjangan pendanaan pemulihan dan pengurangan risiko bencana,” katanya.
Dana Kerugian dan Kerusakan sendiri dimaksudkan untuk membantu negara-negara berkembang, seperti Afrika yang rentan terhadap dampak buruk perubahan iklim, dengan dana yang akan dikelola oleh Bank Dunia sebagai tuan rumah sementara.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Kelompok masyarakat sipil dan pemimpin iklim di Afrika skeptis terhadap janji Dana Kerugian dan Kerusakan pada Konferensi Perubahan Iklim ke-28 (COP28) di Dubai yang belum diberikan untuk negara itu. 
BERITA TERKAIT: