Di PBB, Pemimpin dari Negara Tanduk Afrika Desak Perangi Perubahan Iklim dan Perombakan Sistem Global

Seperti dimuat China ORG, Senin (25/9), hal tersebut disampaikan para pemimpin dari Somalia, Ethiopia, Djibouti, dan Eritrea dalam sesi debat Majelis Umum PBB ke-78 di New York, Amerika Serikat.

Dalam sesi debat pada Sabtu, para pemimpin itu menyerukan partisipasi dari negara-negara Afrika di Dewan Keamanan PBB, agar suara mereka juga dapat terwakilkan di lembaga tersebut.

Sejauh ini, menurut Wakil Perdana Menteri Ethiopia, Demeke Mekonnen Hassen, kebijakan global yang ada telah meningkatkan ketegangan global, kemiskinan, kelaparan, dan menghambat pencapaian SDGs, karena kurangnya pemerataan.

Saat menyoroti konteks keamanan global, pemimpin Ethiopia itu menegaskan pentingnya sistem yang menghormati kedaulatan negara-negara anggota PBB dan mencegah konflik.

Untuk itu, ia dengan tegas mendesak reformasi Dewan Keamanan PBB, dengan memberikan kursi permanen untuk negara-negara Afrika.

“Mereformasi Dewan Keamanan bukanlah sebuah pilihan tetapi sebuah kebutuhan mutlak,” tegasnya.

Di awal sesi, para pemimpin dari negara-negara Tanduk Afrika itu juga menyoroti skenario suram yang dialami dunia sebagai dampak dari perubahan iklim yang semakin memburuk.

Untuk itu, dalam pesannya mereka dengan tegas menekankan bahwa situasi krisis tersebut membutuhkan respons yang cepat dan terkoordinasi.

"Kekuatan solidaritas dan kerja sama di dunia yang semakin terhubung penting dilakukan guna mengambil tindakan lebih lanjut untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan cepat," kata Perdana Menteri Somalia, Hamza Abdi Barre.

Selain itu, Menteri Luar Negeri Djibouti, Mahamoud Ali Youssouf turut menggarisbawahi pentingnya memperkuat multilateralisme dan kolaborasi global, dan menghindari kecenderungan kelompok di dalam kelompok.

"Ada kecenderungan untuk berkelompok menjadi kelompok. Minilateralism ini sejauh ini telah menghasilkan penolakan terhadap perubahan di lembaga-lembaga internasional, sehingga memperburuk kesenjangan dan memperparah persaingan geopolitik," kata Youssouf.

Untuk itu, Menteri Luar Negeri Eritrea, Osman Saleh Mohammed dalam timpalannya menekankan perlunya PBB meningkatkan struktur dan mandatnya agar dapat secara efektif memenuhi tujuan bersejarahnya.

Ia juga menegaskan bahwa reformasi Dewan Keamanan PBB tidak boleh terbatas pada perluasan keanggotaan semata, melainkan peningkatan dalam berbagai aspek PBB juga perlu diperluas untuk mencapai tujuan-tujuan kemanusiaan dan perdamaian.