Masih Jadi PR ASEAN, Implementasi 5 Poin Konsensus untuk Krisis Myanmar Tidak Alami Kemajuan

Laporan itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam konferensi pers terkait hasil Sesi Retreat KTT ke-43 ASEAN di depan Ruang Cendrawasih, Jakarta Convention Center (JCC) pada Selasa (5/9).

"Tidak ada kemajuan yang signifikan dalam implementasi 5 poin konsensus. Semua pemimpin memahami situasi yang sangat pelik, complicated, dan tidak mudah untuk diselesaikan," ujar Retno.

Meski begitu, Retno menuturkan bahwa para pemimpin negara ASEAN tetap mengapresiasi segala upaya yang dilakukan Indonesia terkait isu Myanmar dalam keketuaan yang dipegang Indonesia pada tahun ini.

Sejauh ini, dalam sembilan bulan terakhir, menurut Retno, Indonesia telah melakukan lebih dari 145 engagement secara intensif dengan 70 pejabat di Myanmar.

"Ini adalah engagement yang paling banyak dan paling intensif yang pernah dilakukan oleh ASEAN," jelasnya.

Saat ini, implementasi 5 poin konsensus Myanmar masih terus menjadi pekerjaan rumah bagi negara-negara anggota ASEAN. Untuk itu, engagement dengan para pejabat Myanmar akan terus dilanjutkan, seperti komitmen yang diucapkan Presiden RI, Joko Widodo saat membuka sesi retreat tersebut.

"Demi kepentingan keluarga ASEAN, kita harus berani mengevaluasi diri, membahas permasalahan secara terbuka, dan mencari solusi bersama. Kita butuh upaya yang lebih taktis dan extraordinary untuk implementasikan 5 poin konsensus," kata Jokowi dalam memimpin sesi Retreat KTT ke-43 ASEAN.

Dalam sesi tersebut, para pemimpin ASEAN sepakat bahwa 5 poin konsensus akan tetap menjadi rujukan untuk masalah Myanmar.

Seperti diketahui, dalam Konsensus Lima Poin ASEAN menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog di Myanmar.

Selain itu 5 poin konsensus juga mengharuskan pihak Myanmar untuk mengizinkan ASEAN memberi bantuan kemanusiaan kepada warga negara itu, serta mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk dapat berkunjung dan bertemu dengan pemangku kepentingan di Myanmar.

Upaya tersebut dilakukan untuk menghentikan krisis di Myanmar, setelah junta militer mengkudeta pemimpin negara itu, dan menyebabkan meluasnya kekerasan dan kekuatan yang digunakan junta militer.