Kedutaan Besar Israel di Bahrain Resmi Dibuka

Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen menghadiri upacara peresmian yang berlangsung di Manama. Ia dan mitranya dari Bahrain, Abdullatif Al Zayani, setuju untuk bekerja sama dalam meningkatkan perdagangan, perjalanan, dan investasi antar negara.

"Pembukaan kedutaan menandakan komitmen bersama kami terhadap keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di wilayah kami,” kata Al Zayani pada upacara tersebut, seperti dimuat The National.

Sementara Cohen dalam pernyataannya mengatakan, perdagangan antara Israel dan Bahrain, yang meningkat dua kali lipat tahun lalu, akan semakin berkembang seiring dengan memperdalam kerja sama kedua negara.

“Ini momen yang menggembirakan bagi saya, yang menandakan semakin menghangatnya hubungan antar negara,” ujar Cohen.

“Saya akan terus bertindak sehingga kami dapat mendirikan mezuzah di lebih banyak kedutaan besar Israel di seluruh dunia," lanjutnya.

Cohen memimpin delegasi Israel yang mencakup perwakilan lebih dari 30 perusahaan dan tiba di Bahrain pada Minggu (3/9). Sebelum upacara kedutaan, ia bertemu pada Senin pagi dengan Putra Mahkota Salman bin Hamad Al Khalifa.

“Saya berterima kasih kepadanya atas kepemimpinannya dalam memimpin Perjanjian Abraham, yang mengubah wajah Timur Tengah dan berkontribusi pada stabilitas dan kemakmuran masyarakat di kawasan itu,” katanya.

Israel dan Bahrain menjalin hubungan diplomatik pada September 2020 berdasarkan Abraham Accords yang ditengahi Presiden AS saat itu, Donald Trump.

Bahrain, markas Armada Kelima Angkatan Laut AS, mengikuti jejak Uni Emirat Arab dalam menormalisasi hubungan dengan Israel, yang kemudian disusul Sudan dan Maroko.

Namun, Washington tidak mampu membujuk tetangga Bahrain yang lebih besar, Arab Saudi, untuk menormalisasi hubungan dengan Yerusalem Barat. Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan bulan lalu mengakui bahwa kesepakatan dengan Riyadh masih jauh dari tercapai.

Arab Saudi telah berulang kali mengutuk meningkatnya bentrokan antara Israel dan Palestina, dan pihak kerajaan dilaporkan menuntut jaminan keamanan AS dan meminta Washington membantu mengembangkan industri tenaga nuklirnya sebagai imbalan untuk bergabung dengan Abraham Accords.