Departemen Keuangan AS pada Rabu (23/8) menambah daftar sanksi terhadap dua individu, Khin Phyu Win dan Zaw Min Tun, serta tiga perusahaan yang terkait dengan mereka. Mereka dikenakan sanksi karena terlibat dalam pengadaan dan distribusi bahan bakar jet untuk militer Myanmar.
"Junta Myanmar semakin mengandalkan serangan udara dengan kekerasan untuk menindas rakyat Burma,” kata Departemen Keuangan AS, seperti dikutip
Channel News Asia.
Sanksi tersebut sesuai dengan perintah eksekutif Presiden AS Joe Biden, sehingga sektor pertahanan AS dilarang berurusan dengan perusahaan terkait.
“Dengan memperluas penggunaan kewenangan sanksi kami untuk menargetkan sektor tambahan yang penting bagi rezim militer, kami dapat semakin merampas sumber daya rezim yang memungkinkan mereka menindas warganya,” kata Wakil Menteri Keuangan AS, Brian Nelson.
Sejak kudeta pada Februari 2021, junta Myanmar telah menewaskan lebih dari 3.900 warga sipil. AS dan negara-negara Barat lain telah menerapkan beberapa sanksi terhadap pemimpin junta.
BERITA TERKAIT: