Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed mengatakan penetapan keadaan darurat diperlukan agar eskalasi yang terjadi tidak semakin melebar dan memakan banyak korban jiwa.
"Sulit untuk mengontrol kondisi diluar hukum jika negara tidak menetapkan kondisi darurat," tegasnya, seperti dimuat
Reuters.
Kendati demikian, dalam pengumumannya, PM Ahmed tidak merinci apakah penetapan itu akan berlaku di Amhara saja atau justru di seluruh wilayah Ethiopia.
Awal pekan ini, pertempuran antara milisi Fano dan Pasukan Pertahanan Nasional Ethiopia (ENDF) pecah Amhara, wilayah terpadat kedua di Ethiopia.
Pada Kamis (3/8), pemerintah Amhara meminta bantuan tambahan dari otoritas federal untuk memberlakukan kembali operasi penertiban, dan hanya mungkin dilakukan jika pusat mengumumkan kondisi darurat.
Penetapan keadaan darurat memungkinkan, otoritas Amhara membuat penghalang jalan, membatasi arus transportasi, pemberlakuan jam malam dan pengerahan militer.
Siapa pun yang dicurigai memiliki hubungan dengan kelompok teroris juga dapat ditahan tanpa surat perintah pengadilan.
Sementara warga negara yang telah mencapai usia wajib militer dapat dipanggil untuk berperang atas kondisi darurat tersebut.
BERITA TERKAIT: