Keputusan tersebut tercantum dalam UU Emansipasi Agraria Baru yang ditandatangani oleh Presiden Ferdinand Marcos Jr pada Jumat (7/7).
UU itu membebaskan semua utang terkait properti yang harus dibayar oleh petani yang telah diberi tanah dengan syarat pembayaran 30 tahun di bawah program reformasi tanah tahun 1988 tetapi tidak mampu membayar.
"Kami tahu para petani ini tidak memiliki sarana untuk membayar utang sebesar ini. Jadi menempatkannya di bawah tanggung jawab pemerintah adalah hal yang benar untuk dilakukan," kata Marcos dalam upacara penandatanganan di istana kepresidenan.
Marcos menilai, penghapusan pinjaman, yang dikeluarkan oleh bank pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan.
Dikutip
Reuters, di bawah UU yang disahkan sekitar satu tahun setelah ayahnya digulingkan dalam pemberontakan "Kekuatan Rakyat" tak berdarah pada tahun 1986, sekitar 4,8 juta hektar bidang tanah dibagikan kepada hampir tiga juta petani tak bertanah.
Totalnya setara dengan 16 persen dari luas daratan negara.
Kongres meloloskan UU baru karena hampir 1,2 juta hektar lahan pertanian yang didistribusikan kembali tidak dibayar, dengan kontribusi sektor pertanian terhadap hasil ekonomi negara menyusut.
Penghapusan akan menguntungkan lebih dari 610 ribu penerima manfaat reformasi tanah tetapi akan merugikan pemerintah 57,65 miliar peso.
Pemerintah akan menghabiskan 206 juta peso lagi untuk mengompensasi pemilik tanah yang propertinya dialihkan ke penyewa.
“Kita perlu merevitalisasi sektor pertanian,” kata Marcos.
Pasca pemilihannya tahun lalu, Filipina didera kelangkaan dan melambungnya harga komoditas pertanian, termasuk bawang merah dan gula, sementara impor beras, bahan makanan pokok, juga melonjak.
Pemerintah Filipina memutuskan untuk menghapus utang terkait tanah yang dimiliki oleh lebih dari setengah juta petani dengan nilai total 1,04 miliar dolar AS atau Rp 15,7 triliun dalam upaya menjaga ketahanan pangan. 
BERITA TERKAIT: