Perjanjian itu, menurut pengadilan, merupakan perjanjian asosiasi yang absah yang menghubungkan kedua negara, yang saling menguntungkan populasi dan pembangunan satu sama lain di semua wilayah Kerajaan, termasuk Sahara Maroko.
Berdasarkan siaran pers yang diterima pada Jumat (27/5), perdagangan antara Inggris dan Maroko telah berkembang sejak perjanjian itu ditandatangani pada 2019 lalu, dan berlaku pada 2021, yang membawa aliran dana bilateral mencapai 2,9 miliar pounds (Rp 53 triliun) pada kuartal tiga 2022 lalu, naik sekitar 1 miliar pounds (Rp 18 miliar) daripada tahun sebelumnya.
Melalui perjanjian itu, hubungan bilateral antar kedua negara telah pulih, dan memungkinkan kedua Kerajaan membangun kemitraan dalam jangka panjang, karena perjanjian tersebut merupakan jaminan bagi perusahaan Maroko dan Inggris untuk dapat melakukan hubungan ekonomi dan perdagangan di semua sektor kerja sama di kedua negara.
Namun, kelompok Polisario, mencoba mencampuri perjanjian itu dengan mengajukan petisi pembatalan perjanjian Maroko-Inggris, mengklaim bahwa mereka mewakili suara Sahara Maroko yang telah ditentang oleh Maroko.
"Maroko puas bahwa Pengadilan telah mengakui bahwa Polisario sama sekali tidak memiliki pendapat mengenai perkembangan ekonomi provinsi selatan. Hubungan perdagangan antara Maroko dan Inggris hanya menyangkut kedua pihak ini," ujar pemerintah Maroko.
"Milisi Polisario tidak dapat mengklaim atau mewakili populasi Sahara," tambah pemerintah Maroko, yang dikutip dari siaran pers.
Menurut beberapa analis Maroko dan Inggris, keputusan pengadilan itu telah menyoroti kegagalan berulang dari Polisario, yang disebut sebagai penghasut sebenarnya dari konflik Sahara Maroko, untuk membujuk peradilan Inggris untuk membatalkan perjanjian tersebut.
Pengadilan Banding London menolak permohonan LSM pro-separatis Polisario, WSC, yang meminta untuk membatalkan Perjanjian Asosiasi antara Maroko dan Inggris. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: