Di Pertemuan G7, Jerman Menentang Rencana Jepang Membuang Air Limbah Nuklir ke Laut

Pada konferensi pers setelah Pertemuan Menteri G7 tentang Iklim, Energi dan Lingkungan selama dua hari (15-16 April), Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang Yasutoshi Nishimura meyakini bahwa kemajuan penonaktifan yang stabil termasuk pelepasan air olahan ke laut akan disambut baik.

Namun, harapan itu memudar menyusul suara penentangan dari pihak Jerman.

Menteri Lingkungan Hidup, Konservasi Alam, Keamanan Nuklir, dan Perlindungan Konsumen Jerman Steffi Lemke mengatakan bahwa dia menghormati upaya yang dilakukan oleh Tokyo Electric Power Co, operator pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi, dan pemerintah Jepang setelah kecelakaan nuklir, tetapi dia tidak dapat menerima pelepasan air yang diolah ke laut.

Usai konferensi pers, Nishimura mengaku kepada media bahwa dia "sedikit salah" dengan mengatakan bahwa rencana pemulangan Jepang disambut baik oleh semua orang.

Pengamat mengatakan, Jerman menentang rencana Tokyo karena telah mengetahui bahwa klaim Jepang tentang air limbah yang terkontaminasi nuklir telah memenuhi standar pembuangan setelah pengolahan adalah penutupan besar-besaran yang mengabaikan bagian penting dari kebenaran.

"Ada lebih dari 60 zat radioaktif nuklir yang dilepaskan dari air limbah tercemar yang tidak dapat dihilangkan seluruhnya. Hanya sebagian saja yang dapat disaring oleh perangkat, sementara yang lain diencerkan dengan menambahkan air," kata Zhou Yongsheng, wakil direktur Pusat Studi Jepang di Universitas Urusan Luar Negeri China, seperti dikutip dari Global Times, Selasa (18/4).

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengomentari pernyataan menteri Jerman pada Senin, mengatakan bahwa Jepang telah mengabaikan masalah keamanan yang sah yang diajukan oleh masyarakat internasional dan berusaha untuk meremehkan bahaya membuang air yang terkontaminasi nuklir ke laut untuk tujuan politik, dan mencoba untuk mengikat dukungan negara lain atas rencana tersebut.

"Upaya yang disengaja untuk menghapus keputusan yang salah seperti itu pasti akan sia-sia," kata Wang.

Januari tahun ini Jepang mengumumkan rencana kontroversialnya untuk membuang air limbah radioaktif dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi yang lumpuh ke Samudera Pasifik akan mulai dilaksanakan pada musim semi atau musim panas.

Komunitas internasional telah menyatakan keprihatinan yang kuat dan menentang rencana tersebut. Di dalam negeri, juga dihadapkan pada banyaknya protes dari masyarakat.

Organisasi kampanye lingkungan independen, Greenpeace, mengatakan dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada Minggu bahwa negara-negara G7 lebih memilih politik daripada sains dan perlindungan lingkungan laut dengan mendukung rencana pembuangan pemerintah Jepang.

"Pemerintah Jepang sangat membutuhkan dukungan internasional untuk rencana pembuangan air radioaktif di Samudra Pasifik. Ia telah gagal melindungi warga negaranya sendiri serta negara-negara di kawasan Asia-Pasifik yang lebih luas," kata Shaun Burnie, spesialis nuklir senior di Greenpeace Asia Timur.

"Rencananya merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Hukum Laut PBB," katanya.

Pertemuan Para Menteri G7 tentang Iklim, Energi dan Lingkungan berfungsi sebagai pendahuluan untuk KTT G7 di Hiroshima, Jepang yang dijadwalkan pada Mei mendatang, di mana para pengamat percaya bahwa Jepang, sebagai ketua tahun ini, akan berusaha memasukkan "sambutan" dari anggota G7 pada rencana dumping kontroversialnya.

"Berdasarkan reaksi dari menteri lingkungan Jerman, KTT Mei sekali lagi dapat gagal memenuhi harapan Jepang, karena tidak mungkin konsensus dapat dicapai untuk mendukung, apalagi menyambut, rencana semacam itu," kata Zhou.

Menanggapi pernyataan bersama G7 pada Minggu, Korea Selatan mengatakan itu tidak mewakili penilaian akhir dari keselamatan program oleh IAEA, sementara menegaskan kembali posisinya bahwa rencana pembuangan air limbah Jepang yang terkontaminasi nuklir harus memastikan keamanan pada tingkat ilmiah dan objektif dan memenuhi standar internasional.

"Transparansi juga harus dipastikan dalam semua proses pelepasan," kata siaran pers dari pemerintah Korea Selatan.