Kudeta militer di Myanmar menjadi kemunduran bagi proses demokrasi yang masih berumur jagung. Kudeta dilakukan oleh junta dengan dalih adanya kecurangan dalam pemilu pada November 2020 yang dimenangkan oleh partai Suu Kyi.
Setelah menggulingkan pemerintahan Suu Kyi, pemimpin junta Min Aung Hlaing menyatakan keadaan darurat selama satu tahun, dan diperpanjang dua kali selama enam bulan yang berakhir pada 1 Februari.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta, dengan gerakan perlawanan melawan militer di berbagai wilayah hingga menewaskan banyak korban jiwa.
Dimuat
Reuters, junta militer akan mengeluarkan pernyataan pada Rabu untuk memutuskan perpanjangan keadaan darurat.
Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (NDSC) telah bertemu pada Selasa (31/1) untuk membahas situasi di Myanmar termasuk tindakan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG).
"Selama dua tahun, rakyat Myanmar berdiri bersama, mengangkat kepala, dan dengan gigih menentang Min Aung Hlaing dan upaya militer Myanmar untuk menggulingkan pemerintah terpilih," kata NUG.
Di media sosial, berbagai foto menunjukkan kota-kota besar di Myanmar, seperti Yangon dan Mandalay, terpantau sepi.
Sementara di Thailand, ratusan orang menggelar aksi unjuk rasa di luar kedutaan Myanmar di Bangkok. Aksi serupa juga dilakukan di Manila, Filipina.
BERITA TERKAIT: