Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin meminta AS memberikan laporan lengkap terkait hal ini, dengan sejujurnya, kepada rakyat Suriah dan komunitas internasional.
“Bandit semacam itu memperparah krisis energi dan bencana kemanusiaan di Suriah. Kak rakyat untuk hidup sedang diinjak-injak dengan kejam oleh AS," kata Wang Wenbin, setelah memaparkan laporan tersebut dalam pengarahannya pada Selasa (17/1), seperti dikutip dari
Global Times.
Pasukan pendudukan AS di Suriah terus menjarah kekayaan dan sumber daya negara saat mereka mengeluarkan konvoi yang terdiri dari 53 kapal tanker pada Sabtu pekan lalu. Kapal tanker itu yang sarat dengan minyak hasil rampasan, menuju pangkalan AS di Irak utara melalui penyeberangan tidak sah al-Mahmoudiya, menurut laporan dari Kantor Berita Arab Suriah.
"AS harus bertanggung jawab atas pencurian minyaknya. Rakyat Suriah dan komunitas internasional berhak mendapat jawaban. Kami mendesak AS untuk berhenti menginjak-injak aturan hukum internasional dan melanggar aturan internasional," tambahnya.
Pemerintah Suriah berulang kali mengecam perampasan yang telah berlangsung lama itu. AS telah mengangkut minyak Suriah yang dicurinya ke Irak di mana mereka kemudian menjualnya ke perusahaan minyak Irak dengan harga lebih rendah. Hasil penjualan minyak rampasan itu untuk mendukung pimpinan Kurdi.
Sebagian besar provinsi Suriah Deir Ez-Zor, Raqqa, dan Hasakah, di timur laut negara itu berada di bawah kendali Pasukan Demokratik Suriah (SDF) Kurdi yang didukung oleh AS.
Menurut saluran TV Al Mayadeen Lebanon, koalisi Barat pimpinan AS membantu pemerintahan otonom Kurdi dalam menyiapkan produksi di sumur kapur barus. Ini dilakukan untuk menciptakan basis ekonomi dengan penjualan minyak.
Damaskus memandang kehadiran militer Amerika di tanah Suriah sebagai pendudukan ilegal negara itu.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Lebih dari 80 persen produksi minyak harian Suriah diselundupkan secara ilegal oleh militer AS pada paruh pertama tahun 2022. Pencurian tersebut memperburuk krisis energi dan kemanusiaan di negara Timur Tengah yang masih terus dilanda perang itu, memicu reaksi keras dari China agar AS mempertanggungjawabkan perbuatannya. (1).jpeg)
.jpg)
BERITA TERKAIT: