Dimiliki oleh raksasa teknologi China ByteDance, TikTok telah menjadi sasaran politik kaum konservatif AS yang menuduh bahwa aplikasi yang diunduh oleh jutaan anak muda itu dapat menjadi alat mata-mata China.
Awalnya hanya partai Republik AS yang menekan keras larangan tersebut, tetapi kini Demokrat juga ikut bergabung dalam gelombang kritik yang ditujukan pada Tik Tok.
"TikTok setara dengan fentanyl digital. Ini sangat membuat ketagihan dan merusak dan kami melihat data yang meresahkan tentang dampak korosif dari penggunaan media sosial yang terus-menerus," kata anggota parlemen dari Partai Republik Mike Gallagher, seperti dimuat The Star pada Jumat (6/12).
Untuk bisa bertahan di AS, Tik Tok pernah diberikan tawaran melepaskan diri dari ByteDance, untuk menghapus identitas China yang melekat pada mereka.
Saran itu dikeluarkan oleh Mantan Presiden AS, Donald Trump yang memerintahkan agar operasi TikTok AS dijual ke perusahaan dalam negeri Oracle, sebelum Presiden Biden menjabat dan mengambil keputusan yang lebih sulit.
Hingga kini, Tik Tok tengah berupaya untuk menemukan pengaturan jangka panjang dengan pemerintah AS melalui Komite antarlembaga rahasia untuk Penanaman Modal Asing di Amerika Serikat (CFIUS).
Juru bicara TikTok, Brooke Oberwetter mengungkapkan TikTok dan pemerintahan Biden hampir mengumumkan kesepakatan jangka panjang yang akan menetapkan perlindungan ketat untuk data pengguna AS.
“Solusi yang sedang dipertimbangkan oleh CFIUS adalah paket tindakan komprehensif dengan lapisan pemerintah dan pengawasan independen, jauh melampaui apa yang dilakukan perusahaan sejenis saat ini,†jelasnya.
Tetapi, upaya itu kembali terhambat di tengah kritik publik dari Direktur FBI Christopher Wray yang menyebut TikTok memiliki ancaman terhadap keamanan nasional.
Ancaman itu dijelaskan Wray bulan lalu, dengan memperingatkan bahwa China memiliki kemampuan untuk mengontrol algoritme aplikasi dan yang membuat pengguna AS memiliki pemikiran yang buruk terhadap pemerintah.
Menanggapi itu, Tik Tok dengan tegas menyangkal bahwa pemerintah China memiliki kontrol semacam itu.
BERITA TERKAIT: