Krisis Politik Tambah Ketegangan di Libya, PBB Desak De-eskalasi Segera

UNSMIL menyatakan keprihatinan mendalam terkait mobilisasi pasukan dan kekhawatiran terhadap ancaman yang menggunakan kekerasan oleh kelompok-kelompok yang bersaing untuk menguasai Libya.

Dalam pernyataan yang dikutip Asharq Al Awsat pada Selasa (22/8), UNSMIL memperingatkan bahwa kebuntuan politik saat ini tidak dapat diselesaikan melalui konfrontasi bersenjata.

"Penggunaan kekuatan oleh pihak mana pun tidak dapat diterima dan tidak akan mengarah pada pengakuan internasional,” ujar UNSMIL, sembari menyerukan de-ekskalasi segera.

Krisis politik di Libya telah berlangsung lama, semenjak pemberontakan yang menggulingkan Moammar Al Gaddafi pada 2011.

Ketegangan semakin panas dan mendalam pada tahun ini, sejak mantan Menteri Dalam Negeri Fathi Bashagha menggantikan pemerintahan Perdana Menteri sementara Abdulhamid al-Dbeibah pada Februari.

Namun Dbeibah menolak untuk menyerahkan kekuasaannya sebelum pemilihan.

Pada Selasa, kantor Bashagha mengeluarkan pernyataan yang mendesak untuk menghentikan semua dukungan terhadap pemerintahan Dbeibah karena mandatnya dianggap sudah berakhir dan tidak sah.

Baru-baru ini Bashagha mengisyaratkan akan menggunakan kekuatannya untuk menghentikan pemerintahan PM sementara yang dinilai usang dan gagal.

Hal ini memicu kekhawatiran adanya konflik baru yang terjadi di ibukota Tripoli antara pendukung kedua belah pihak.

Bulan lalu, bentrokan paling mematikan terjadi antara kelompok saingan di Tripoli sejak 2020 yang menewaskan 16 orang, termasuk seorang anak kecil.

Lebih dari satu dekade kekerasan di negara Afrika Utara berlangsung, segala upaya telah dilakukan oleh UNSMIL untuk mengakhiri kebuntuan konflik di negara ini.