Amerika Jatuhkan Sanksi untuk Pejabat China atas Pelanggaran HAM dan Penindasan

Sanksi dimaksudkan untuk menghukum Beijing atas dugaan penindasan, intimidasi, dan pelecehan terhadap aktivis hak asasi manusia dan pembangkang, baik di China dan di seluruh dunia.
Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengutip “genosida” terhadap Uighur dan penindasan di Tibet dan Hong Kong sebagai contoh pelanggaran.

"China berusaha untuk mengintimidasi, melecehkan, dan menindas para pembangkang dan pembela hak asasi manusia di dalam dan di luar,” kata Blinken, seperti dikutip dari AFP, Selasa (22/3).

Ia menambahkan, pelaku pelanggaran hak asasi manusia harus menghadapi konsekuensi.

"AS menolak upaya pejabat (Republik Rakyat China) untuk melecehkan, mengintimidasi, mengawasi, dan menculik anggota kelompok etnis dan agama minoritas, termasuk mereka yang mencari keselamatan di luar negeri, dan warga AS, yang berbicara atas nama populasi yang rentan ini," lanjut Blinken.

Washington mendesak Beijing untuk mengakhiri "genosida" dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang sedang berlangsung di Xinjiang, kebijakan represif di Tibet, tindakan keras terhadap kebebasan mendasar di Hong Kong, dan pelanggaran lainnya di tempat lain.

Pengumuman sanksi muncul setelah percakapan telepon pada Jumat (18/3) antara Presiden AS Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping, di mana Washington mengancam China dengan berbagai sanksi, kecuali jika China ikut menghukum Rusia atas invasinya ke Ukraina.

China adalah negara berdaulat yang menentang sanksi sepihak dan berhak membela kepentingannya.  Xi mengatakan kepada Biden bahwa China berdiri untuk perdamaian dan melawan perang dan mendukung solusi diplomatik dari konflik Ukraina.
 
“Semua pihak perlu bersama-sama mendukung Rusia dan Ukraina dalam melakukan dialog dan negosiasi yang akan membuahkan hasil dan mengarah pada perdamaian,” demikian pernyataan China usai percakapan kedua pemimpin berlangsung.