Resolusi tersebut disetujui oleh Indonesia dan 140 negara lainnya selama sesi darurat pada Rabu (2/3). Sementara lima negara tidak setuju, dan 35 lainnya abstain.
Lewat resolusi tersebut, PBB mengutuk langkah Presiden Vladimir Putin yang memutuskan untuk menempatkan persenjataan nuklir Rusia pada posisi siaga.
Dalam pernyataannya pada Kamis (3/3), Kementerian Luar Negeri Maroko mengatakan, pihaknya tidak ingin menjadi subjek interpretasi apa pun terkait ketegangan antara Rusia dan Ukraina.
"Non-partisipasi Maroko tidak dapat menjadi subjek interpretasi apa pun sehubungan dengan posisi prinsipnya mengenai situasi antara Federasi Rusia dan Ukraina," kata Kemlu Maroko.
Kendati begitu, Kerajaan Maroko menyatakan keprihatinan dan khawatir atas perkembangan situasi di Ukraina, di mana eskalasi militer terus terjadi, sehingga ratusan warga sipil meninggal dan ribuan lainnya luka-luka.
Sebagai tanggapan, Maroko juga akan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Ukraina.
"Situasi ini berdampak pada semua populasi dan negara bagian di kawasan dan sekitarnya," lanjut pernyataan itu.
Lebih lanjut, Maroko menegaskan kembali keterikatannya yang kuat terhadap penghormatan terhadap integritas teritorial, kedaulatan, dan persatuan nasional semua negara PBB.
Sesuai Piagam PBB, setiap anggota harus menyelesaikan perselisihan secara damai sesuai prinsip-prinsip hukum internasional.
Untuk itu, Maroko mendorong non-penggunaan kekerasaan dan menyerukan dilanjutkannya dialog untuk mengakhiri konflik.
BERITA TERKAIT: