Kelompok Tokoh Publik Rusia Anti-War Committee Minta Dunia Sematkan Status Penjahat Perang untuk Pejabat dan Pemimpin Rusia

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/reni-erina-1'>RENI ERINA</a>
LAPORAN: RENI ERINA
  • Selasa, 01 Maret 2022, 13:52 WIB
Kelompok Tokoh Publik Rusia <i>Anti-War Committee</i> Minta Dunia Sematkan Status Penjahat Perang untuk Pejabat dan Pemimpin Rusia
Polisi menahan seorang demonstran yang memegang papan bertuliskan, "Tidak ada perang dengan Ukraina," selama protes anti-perang tanpa izin di Lapangan Pushkin di pusat kota Moskow pada 24 Februari/Net
rmol news logo Komite Anti-Perang pada Minggu (28/2) meminta pertanggugjawaban Presiden Rusia Vladimir Putin dan pejabat lainnya atas keputusan meluncurkan invasi ke Ukraina dan memerintahkan 'operasi militer'.  

Kelompok yang terdiri dari tokoh masyarakat Rusia yang terkenal ini, mengeluarkan pernyataan bersama yang meminta masyarakat dunia menyerukan tindakan terhadap pelanggar hukum internasional.

"Pelaku invasi, seperti para jenderal dan pemimpin politik Rusia yang menyusum rencana invasi, harus disematkan sebagai penjahat perang dan menghadapi hukuman atas perbuatan mereka," kata pernyataan itu, seperti dikutip dari Euro News.

Pernyataan itu juga mengatakan bahwa ada perbedaan yang jelas antara mereka yang terdesak untuk mengikuti rezim Putin dengan hatiyang bertentangan, dengan mereka yang memang bersedia membantu rezim Putin dalam perang saudara yang sedang berlangsung.

"Menjadi warga negara Rusia, kami memikul tanggung jawab moral karena gagal mencegah perang, karena membiarkan serangan berbahaya pasukan Rusia di negara tetangga," kata pernyataan itu.

Kelompok Anti-Perang digawangi oleh mantan taipan dan politisi oposisi Mikhail Khodorkovsky, dengan anggota yang terdiri dari mantan juara catur dunia Garry Kasparov, aktivis oposisi Vladimir Kara-Murza, mantan anggota parlemen yang diasingkan Dmitry Gudkov, dan ekonom terkemuka Sergei Guriyev.

"Komite Anti-Perang menyerukan semua patriot sejati Rusia untuk berkonsolidasi melawan kediktatoran agresif Vladimir Putin terlepas dari segala jenis perselisihan politik, perbedaan ideologis, dan simpati atau antipati pribadi," tambah pernyataan itu.

Protes terhadap invasi Rusia ke Ukraina meledak di penjuru Rusia dan negara-negara lain di dunia.

Di kota-kota di Rusia, aksi protes telah terjadi sejak hari pertama invasi. Hampir 6.000 demonstran telah ditahan sejak itu.

Pada Minggu (27/2), warga Rusia di Moskow hingga Siberia turun ke jalan untuk memprotes invasi Rusia ke Ukraina. Demonstran berbaris di pusat kota, meneriakkan “Tidak untuk perang.”

Di St. Petersburg, di mana puluhan orang berkumpul di pusat kota, polisi dengan perlengkapan anti huru hara menangkap pengunjuk rasa dan menyeret beberapa ke mobil polisi, meskipun demonstrasi berlangsung damai.

Menurut OVD, kelompok hak asasi yang melacak penangkapan politik, pada Minggu sore polisi menahan sedikitnya 356 orang Rusia di 32 kota atas demonstrasi anti-perang. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA