Pengumuman pengecualian sanksi tersebut disampaikan Departemen Keuangan AS pada Rabu (2/2) waktu setempat.
"Bank dapat memproses transaksi yang terkait dengan operasi kemanusiaan termasuk kliring, penyelesaian, dan transfer melalui, ke, atau melibatkan lembaga penyimpanan Afghanistan milik swasta dan milik negara," kata departemen, seperti dikutip dari
CGTN, Kamis (3/2).
Pengumuman tersebut juga menguraikan transaksi yang diizinkan yang melibatkan Taliban, yang mencakup Jaringan Haqqani yang juga masuk daftar hitam AS. Ini termasuk menandatangani perjanjian untuk memberikan bantuan langsung kepada rakyat Afghanistan, koordinasi bantuan umum, termasuk administrasi impor, dan berbagi ruang kantor.
"Pembayaran pajak, biaya, atau bea masuk ke, atau pembelian atau penerimaan izin, lisensi, atau layanan utilitas publik dari Taliban, Jaringan Haqqani atau entitas mana pun di mana mereka memiliki lebih dari 50 persen, diizinkan untuk operasi kemanusiaan," kata Perbendaharaan.
Selain mengijinkan bantuan untuk kemanusiaan, AS juga mengijinkan kelompok-kelompok bantuan untuk membayar guru dan petugas kesehatan di lembaga-lembaga yang dikelola negara tanpa takut melanggar sanksi terhadap Taliban.
PBB mengatakan lebih dari setengah dari 39 juta orang Afghanistan saat ini menderita kelaparan ekstrem dan ekonomi, pendidikan, dan layanan sosial menghadapi kehancuran.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pekan lalu bahkan memperingatkan bahwa saat ini Afghanistan "digantung oleh seutas benang."
Taliban, yang telah berperang dengan AS selama dua dekade, merebut kekuasaan dari pemerintah Afghanistan yang didukung internasional pada Agustus tahun lalu. Miliaran dolar dalam cadangan bank sentral Afghanistan dan bantuan pembangunan internasional dibekukan untuk mencegahnya jatuh ke tangan kelompok tersebut.
BERITA TERKAIT: