Beberapa Jam Sebelum Kudeta, AS Sudah Peringatkan Jenderal Sudan Tapi Tak Didengar

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/sarah-meiliana-gunawan-1'>SARAH MEILIANA GUNAWAN</a>
LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN
  • Jumat, 29 Oktober 2021, 12:37 WIB
Beberapa Jam Sebelum Kudeta, AS Sudah Peringatkan Jenderal Sudan Tapi Tak Didengar
Panglima Angkatan Bersenjata Sudan, Jenderal Abdel Fattah Al Burhan/Net
rmol news logo Jenderal tinggi Sudan dilaporan tidak mengindahkan peringatan yang diberikan oleh seorang utusan senior Amerika Serikat (AS) beberapa jam sebelum melakukan kudeta.

Dikutip dari laporan Reuters, utusan khusus Presiden Joe Biden, Jeffrey Feltman terbang ke Khartoum dua hari sebelum kudeta pada Senin (25/10). Ketika itu, rumor mengenai akan adanya kudeta militer sudah bermunculan di publik di tengah ketegangan antara militer dan sipil.

Sayangnya, militer tidak mengindahkan peringatan itu. Tentara justru melanjutkan yang sudah dipersiapkan selama beberapa pekan sebelumnya untuk merebut kekuasaan.

Setelah Feltman meninggalkan Sudan, tentara menggerebek kediaman para pejabat tinggi, termasuk Perdana Menteri Abdalla Hamdok.

Serangan sebelum fajar itu membuat Hamdok dan beberapa pejabat ditetapkan di bawah tahanan rumah. Sementara Jenderal Abdel Fattah Al Burhan yang memimpin kudeta mengumumkan pembubaran pemerintah.

Burhan  juga muncul di televisi untuk mengumumkan pembubaran Dewan Berdaulat, sebuah badan yang dibentuk setelah penggulingan Bashir untuk berbagi kekuasaan antara militer dan sipil.

Dutabesar Sudan untuk 12 negara, termasuk Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, China, dan Prancis, telah menolak pengambilalihan militer tersebut.

Duta Besar untuk Belgia dan Uni Eropa, Jenewa dan badan-badan PBB, China, Afrika Selatan, Qatar, Kuwait, Turki, Swedia dan Kanada juga menandatangani pernyataan tersebut, yang mengatakan para utusan mendukung perlawanan rakyat terhadap kudeta.

Negara-negara Barat mengecam kudeta, sembari menyerukan agar menteri-menteri kabinet yang ditahan untuk segera dibebaskan. Mereka mengatakan akan menghentikan bantuan vital jika militer tidak memulihkan pembagian kekuasaan dengan warga sipil. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA