Departemen Keuangan AS Membuka Jalan bagi Bantuan Kemanusiaan ke Afghanistan Sambil Tetap Menegakkan Sanksi Terhadap Taliban

Pernyataan itu dikeluarkan oleh Departemen Keuangan AS pada Jumat (24/9), menegaskan bahwa dua ijin telah dikeluarkan departemen itu.

Satu, mengijinkan pemerintah AS, LSM dan organisasi internasional tertentu, termasuk PBB, untuk terlibat dalam transaksi dengan Taliban atau Jaringan Haqqani, meskipun berada di bawah sanksi. Dua, mengijinkan transaksi tertentu yang terkait dengan ekspor dan ekspor makanan, obat-obatan, dan barang-barang lainnya, seeprti dikutip dari Aljazeera, Sabtu (25/9).

Andrea Gacki, direktur Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS, mengatakan mereka telah berkomitmen untuk memfasilitasi aliran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Afghanistan dan kegiatan lain yang mendukung kebutuhan dasar manusia.

"Pemerintahan Biden akan bekerja dengan lembaga keuangan, LSM, dan organisasi internasional untuk memudahkan aliran barang pertanian, obat-obatan, dan sumber daya lainnya, tetapi tetap menolak aset untuk Taliban dan entitas lain yang dikenai sanksi," kata Gacki.

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memperingatkan bahwa diperkirakan 1 juta anak-anak Afghanistan berisiko kelaparan tahun ini, menyerukan negara-negara kaya untuk mengesampingkan pertimbangan politik dan meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan.

Direktur eksekutif UNICEF, Henrietta Fore, mengatakan, 10 juta anak perempuan dan laki-laki bergantung pada bantuan kemanusiaan hanya untuk bertahan hidup.

Pejabat pemerintahan Biden juga menekankan bahwa AS akan terus mengizinkan operasi kemanusiaan di Afghanistan meskipun telah memasukkan Taliban dalam daftar kelompok teroris global.