Dalam pernyataannya, juru bicara kantor tersebut mengatakan bahwa mereka sangat tidak setuju dan dengan tegas menentang tuduhan yang dibuat-buat dalam laporsn tersebut, yang menurutnya berisi fitnag tentang undang-undang keamanan nasional di Hong Kong untuk mencoreng upaya dan pencapaian HKSAR dalam memerangi perdagangan orang.
"Laporan itu mengabaikan fakta, berbau bias politik, dan merupakan bagian dari skema hina untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang mungkin untuk menjelekkan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong," kata juru bicara kantor tersebut, seperti dikutip dari
CGTN, Minggu (4/7).
Juru bicara itu juga menunjukkan bahwa undang-undang keamanan nasional di Hong Kong menargetkan kejahatan yang sangat membahayakan keamanan nasional.
"Ini menghukum segelintir kecil penjahat sambil melindungi sebagian besar penduduk, dan sama sekali tidak menghalangi pertukaran dan kerja sama normal antara pemerintah HKSAR dan komunitas Hong Kong, termasuk organisasi non-pemerintah," katanya.
"Amerika Serikat memiliki catatan terkenal untuk perdagangan manusia, di mana banyak kasus kerja paksa dan perdagangan manusia," kata juru bicara itu.
Tetapi, katanya, alih-alih merenungkan dirinya sendiri, Amerika Serikat telah sibuk menuding dan mendikte orang lain, dan bahkan telah mendistorsi kebenaran dengan tuduhan palsu untuk melayani agenda politik tersembunyinya.
"Itu adalah kemunafikan dan tidak tahu malu," ujarnya.
Juru bicara itu menekankan bahwa urusan Hong Kong adalah urusan internal China, yang tidak boleh diganggu oleh kekuatan eksternal.
Juru bicara itu kemudian mendesak pihak AS untuk mengelola urusannya sendiri dengan baik, segera menghentikan fitnah jahat terhadap undang-undang keamanan nasional di Hong Kong. Dia juga mendesak agar Amerik menghentikan kinerja membosankan yang mendiskreditkan pemerintah HKSAR dalam bentuk apa pun dan dengan dalih apa pun.
Sebelumnya, Turki juga mengecam keras terbitnya laporan tersebut, dan menilai itu mengandung asumsi tidak berdasar.
Setelah Turki, kini giliran Kantor Komisioner Kementerian Luar Negeri China di Wilayah Administratif Khusus Hong Kong (HKSAR) yang menentang 'Laporan Perdagangan Manusia 2021' yang baru-baru ini dirilis oleh Departemen Luar Negeri AS. 
BERITA TERKAIT: