Dalam sebuah pernyataan di akun Twitternya pada Minggu (4/7), Diaz-Canel mengatakan bahwa Amerika Serikat telah berbohong, mencemarkan nama baik, dan memfitnah dengan menuduh Havana dalam laporannya yang dirilis pada 1 Juli oleh Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.
"Pemerintah AS membenci contoh moral, solidaritas, dan humanis dari brigade medis kerja sama internasionalis kami," cuitnya, seperti dikutip dari
Prensa Latina, Minggu (4/7).
Sebuah pernyataan baru-baru ini juga datang dari Kementerian Luar Negeri Kuba, mereka menolak kampanye Washington menentang kerja sama internasional di bidang kesehatan dan meratifikasi kebijakan nol toleransi negara itu terhadap segala bentuk perdagangan manusia.
Menurut teks tersebut, laporan Departemen Luar Negeri AS adalah inisiatif pencemaran nama baik yang dipromosikan oleh sektor-sektor paling reaksioner dan korup di negara itu.
"Kuba memiliki kebijakan nol toleransi terhadap segala bentuk perdagangan manusia, dan kinerja yang sangat baik dalam mencegah dan memeranginya, serta melindungi korban, sebuah rekor, yang didaftarkan oleh PBB dan organisasi internasional lainnya," tulis Menteri Luar Negeri Bruno Rodriguez di Twitter.
"Amerika Serikat adalah salah satu negara dengan masalah terbesar perdagangan manusia, dengan kebijakan yang ditujukan untuk mencekik ekonomi Kuba dan tidak mematuhi perjanjian migrasi bilateral yang mendukung organisasi yang terkait dengan kejahatan internasional, penyelundupan migran dan perdagangan manusia," demikian Rodriguez.
Laporan terbaru AS menuduh Kuba tidak cukup memenuhi standar minimum untuk penghapusan perdagangan manusia dan tidak melakukan upaya yang signifikan untuk tujuan itu.
"Tuduhan tersebut merupakan bagian dari kampanye untuk mendiskreditkan kerjasama internasional Kuba di bidang kesehatan, di mana negara tersebut telah menerima pengakuan dari lusinan pemerintah dan apresiasi dari penduduk yang diuntungkan," menurut siaran pers yang dikeluarkan oleh Havana.
Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel menolak laporan Departemen Luar Negeri AS yang menuduh negaranya tidak cukup mematuhi upaya penghapusan perdagangan manusia. 
BERITA TERKAIT: