Untuk merealisasikan rencana tersebut, Prayut pada Selasa (2/3), memerintahkan Kementerian Luar Negeri Thailand untuk melakukan studi adopsi paspor vaksin Covid-19. Studi adopsi ini berpotensi menjadi jawaban untuk perjalanan masa depan di bawah apa yang disebut 'normal baru' yang saat ini sedang dibahas secara serius di negara lain.
Paspor tersebut termasuk sertifikasi bahwa pemiliknya telah melakukan vaksinasi virus corona dengan vaksin Covid-19 yang terdaftar dan diakui.
Diakuinya, sejauh ini belum ada kesimpulan yang dapat menjamin sistem paspor vaksin Covid-19 efektif diterapkan di tingkat internasional.
"Saya telah memerintahkan studi untuk dilakukan seputar ide ini sebagai persiapan untuk (penggunaan di masa depan) sehingga Thailand bisa bersaing dengan negara lain," ujarnya, seperti dikutip dari Bangkok Post, Rabu (3/3).
"Pendapat tentang sistem paspor vaksin Covid-19 masih beragam, bahkan di Thailand," ujarnya.
Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris Raya, serta Uni Eropa dilaporkan termasuk di antara mereka yang mempertimbangkan paspor digital yang memungkinkan warga untuk menunjukkan bahwa mereka telah divaksinasi terhadap Covid-19.
Ide paspor Covid-19 telah dilaporkan mendapat kritik - terutama di antara dokter dan kelompok hak asasi yang mempertanyakan kemanjuran vaksin dan apakah mereka akan dapat melindungi orang secara total terhadap Covid-19 atau tidak.
Di Thailand sendiri, Departemen Pengendalian Penyakit (DDC) telah mengeluarkan sertifikat vaksinasi Covid-19 kepada orang-orang yang telah menerima vaksin tersebut.
Dr Opas Kankawinpong, direktur jenderal DDC mengatakan bahwa paspor Covid-19 harus dimulai berdasarkan perjanjian bilateral untuk meningkatkan industri pariwisata negara, meskipun masing-masing negara masih memiliki kebijakan berbeda tentang sertifikasi vaksinasi Covid-19.
"Panitia nasional penyakit menular akan membahas paspor vaksinasi Covid-19 pada Senin," katanya.
BERITA TERKAIT: