Amerika Mengutuk Kekerasan Aparat Myanmar Terhadap Massa Aksi Demo Anti Kudeta

Melalui pernyataan Juru Bicara Departemen Luar Negeri Ned Price, pemerintah mengatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai.

"Kami mengulangi seruan kami kepada militer untuk melepaskan kekuasaan, memulihkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis, membebaskan mereka yang ditahan dan mencabut semua pembatasan telekomunikasi dan menahan diri dari kekerasan," kata Price, seperti dikutip dari Reuters, Rabu (10/2).

Pernyataan tersebut menyusul bentrokan antara petugas polisi dan pengunjuk rasa yang berujung pada penembakan beberapa peserta aksi.

Bentrokan itu menyebabkan pertumpahan darah pertama sejak militer mengambil alih dan menahan Aung San Suu Kyi bersama sejumlah politisi Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

"Seorang wanita tidak mungkin selamat dari luka tembak di kepala," kata seorang dokter.

Pernyataan jubir AS pada Selasa, mengulangi apa yang dia katakan pekan lalu, bahwa Myanmar adalah prioritas bagi Washington dan sedang meninjau bantuan AS yang diberikan kepada negara Asia Tenggara itu.

Sejak kudeta yang dipimpin Jenderal senior Min Aung Hlaing pecah pada 1 Februari lalu, pemerintahan Presiden Joe Biden telah bekerja untuk membatasi beberapa bantuan ke Myanmar dan mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada negara berpendusuk 55 juta itu.