Begitu yang disampaikan oleh Wakil Menteri Pertahanan Jepang, Yasuhide Nakayama dalam sebuah wawancara dengan
Reuters, Selasa (2/2).
"Jika kita tidak melakukan pendekatan ini dengan baik, Myanmar dapat tumbuh lebih jauh dari negara-negara demokratis yang bebas secara politik dan bergabung dengan liga China," ujar Nakayama.
Sebagai salah satu negara yang memiliki hubungan dekat dengan Myanmar, Jepang telah menyerukan pembebasan pemimpin negara Aung San Suu Kyi dan pemulihan demokrasi.
Lebih lanjut, Nakayama mengatakan, setiap langkah untuk menangguhkan program kemitraan Jepang dengan militer Myanmar dapat mengakibatkan China memenangkan lebih banyak pengaruh, yang berpotensi merusak keamanan di kawasan.
"Jika kita berhenti, hubungan militer Myanmar dengan tentara China akan semakin kuat, dan mereka akan semakin jauh dari negara-negara bebas termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan Inggris. Saya pikir itu akan menimbulkan risiko bagi keamanan kawasan," jelas Nakayama.
Sejak 2014, kementerian pertahanan Kepang telah melatih perwira militer Myanmar. Kedua negara juga memiliki program pertukaran akademik, di mana delapan kadet dari militer Myanmar saat ini belajar di Akademi Pertahanan Nasional Jepang.
Sebagai bagian dari upaya untuk menahan pengaruh China yang tumbuh di Laut China Selatan dan Samudra Hindia, Jepang telah memfokuskan pada dukungan pembangunan kapasitas dengan negara-negara ASEAN sebagai bagian dari strategi keamanannya dalam beberapa tahun terakhir.
Pada Senin dini hari (1/2), militer Myanmar menahan Aung San Suu Kyi dan pejabat partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Militer kemudian mengumumkan pengambil alihan kekuasaan dan memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun.
Negara-negara demokrasi harus membantu Myanmar untuk keluar dari ketegangan politik akibat kudeta yang dilakukan oleh militer. Jika tidak, Myanmar akan semakin jauh dari demokrasi dengan semakin dekat ke pelukan China. 
.jpeg)
(1).jpg)
BERITA TERKAIT: