Dalam komunike, kepala negara daerah mengatakan adanya kemajuan yang signifikan menuju kembali ke demokrasi di Mali dan mencatat pemilihan presiden sipil dan perdana menteri untuk memimpin proses tersebut.
ECOWAS juga meminta otoritas transisi untuk membebaskan semua tahanan yang tersisa yang ditangkap sejak kudeta 18 Agustus lalu, ketika Presiden Ibrahim Boubacar Keita yang terpilih secara demokratis dipaksa mundur setelah junta mengepung rumahnya dan melepaskan tembakan ke udara saat itu.
Blok regional bersikeras bahwa pemerintahan transisi harus dipimpin oleh warga sipil, meskipun pemimpin junta Kolonel Assimi Goita tetap menjabat sebagai wakil presiden.
Pada hari Senin (5/10), Perdana Menteri Moctar Ouane mengumumkan pemerintahan 25 menteri, empat di antaranya adalah pejabat militer. Jabatan tersebut adalah kementerian pertahanan, keamanan, administrasi teritorial dan rekonsiliasi nasional.
Gerakan bersenjata dari utara yang menandatangani perjanjian damai 2015 ikut masuk ke pemerintahan untuk pertama kalinya dan mendapat dua jatah jabatan menteri.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: