Soal UU Keamanan Nasional Hong Kong, PM Shinzo Abe Tekankan Pentingnya China Tegakkan 'Satu Negara, Dua Sistem'

Komentar tersebut disampaikan oleh Abe usai Jepang menolak bergabung mengeluarkan pernyataan bersama untuk mengkritik China dengan Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara lain.

Alih-alih, pada Senin (8/6), Abe menyatakan keprihatinannya atas UU keamanan nasional baru yang diberlakukan oleh China.

"Hong Kong adalah mitra yang sangat penting dalam hal ikatan ekonomi yang erat dan hubungan sosial," ujar Abe seperti dikutip Reuters.

"Penting bahwa sistem asli, 'satu negara, dua sistem', ditegakkan dan hal-hal berjalan dengan stabil dan demokratis," sambungnya.

Sebelum memberikan komentarnya, pada 28 Mei, Jepang juga sudah membuat pernyataan. Itu adalah sehari setelah parlemen China mengesahkan UU keamanan nasional. Jepang bahkan pada saat itu memanggil Dutabesar China untuk menyampaikan pandangan.

Kendati sudah memiliki posisi yang kuat, sumber pemerintah mengungkapkan, Jepang tidak berpartisipasi dalam pernyataan bersama karena kendala waktu yang cukup singkat.

"Jepang mengambil posisi untuk melakukan apa yang harus dilakukan secara independen, dalam hal ini karena, pertama, kendala waktu, dan kedua, posisi dasar kami adalah kami menekankan upaya kami di G7," ujar sumber tersebut.

Sementara itu, Kepala Sekretaris Kabinet, Yoshihide Suga mengatakan, pihaknya sudah memberikan pandangan independen dan banyak negara yang menghargai hal tersebut.

"Kami telah menyampaikan pendapat kami dengan cara ini secara langsung dan cepat ke China pada tingkat tinggi dan telah membuat pendapat kami cukup jelas bagi masyarakat internasional," papar Suga.

Di sisi lain, ketidakikutsertaan Jepang dalam pernyataan bersama sendiri diperkirakan karena hubungan Beijing dan Tokyo, mengingat pada April lalu, Presiden Xi Jinping dijadwalkan akan berkunjung ke Jepang. Meski kunjungan tersebut harus ditunda karena pandemik Covid-19.