Jepang Perluas Keadaan Darurat Ke Penjuru Negara, Publik Menilai Abe Lambat Dan Tidak Peka

Perdana Menteri Shinzo Abe mengatakan agar aturan itu  dapat dipatuhi dan meningkatkan rasa urgensi di seluruh negeri.

Dia juga membatasi perjalanan lintas prefektur.

"Area di mana keadaan darurat harus dilakukan akan diperluas dari tujuh prefektur ke semua prefektur," kata Abe dalam pertemuan khusus para ahli medis yang dipanggil untuk membahas penyakit itu, melansir CGTN, Jumat (17/4).  

Sebelumnya, pada tanggal 7 April, Jepang mengumumkan keadaan darurat selama sebulan di tujuh dari 47 prefekturnya, termasuk Tokyo dan Osaka. Hari ini aturan itu diperpanjang lagi sampai 6 Mei mendatang.

Abe mengemukakan alasan memperpanjang keadaan darurat serta menambah area prefektur.

Awalnya keadaan darurat yang dinyatakan pemerintah pada 7 April lalu hanya mencakup tujuh prefektur, yaitu Tokyo, Chiba, Saitama, Kanagawa, Osaka, Hyogo, dan Fukuoka. Namun, daerah lain seperti Aichi dan Hokkaido secara sepihak menyatakan keadaan darurat mereka sendiri setelah ditutup pemerintah nasional.

Di bawah undang-undang yang direvisi yang diberlakukan bulan lalu, deklarasi keadaan darurat akan memberdayakan gubernur untuk melakukan tindakan pembatasan, seperti menyerukan penutupan sekolah dan bisnis yang tidak penting.

Abe mengatakan jika masyarakat patuh dan tingkat infeksi Covid-19 menurun, maka kemungkinan deklarasi status darurat bisa dicabut sesuai jadwal yakni pada 6 Mei mendatang.

"Infeksi telah berkembang karena pergerakan orang yang tetap banyak dan terus-menerus melintasi kota," kata Abe penuh prihatin.
 
"Menuju liburan Golden Week, semua orang harus menghindari perjalanan yang tidak penting," tekannya melansir The Straits Times, Jumat (17/4).

Pemerintah Jepang telah menyisihkan dana untuk pembayaran tunai 300.000 yen (3.970 dolar AS) tetapi hanya untuk rumah tangga yang pendapatannya dinilai telah terimbas virus corona.

Namun kemudian, Abe akan mengubah rencananya dan sebagai gantinya memberikan 100.000 yen (930 dolar AS) kepada setiap warga negara, mengutip Reuters.

Perubahan itu akan menjadi anggukan terhadap seruan yang tumbuh dari penguasa dan anggota parlemen oposisi agar Abe mengambil langkah berani untuk membantu orang mengatasi dampak ekonomi dari pandemi.

Sejauh ini, Abe dinilai lamban dalam merespon wabah. Kritik pun meluas. Pengumumannya tentang keadaan darurat pada 7 April lalu dinilai sangat terlambat.

Dukungan untuk PM Abe semakin menurun. Abe juga dianggap tidak peka dengan kondisi warga di tengah krisis yang tengah terjadi. Apalagi sang istri terlihat kerap melanggar aturan. Ia terlihat mengunjungi kuil bersama 50 orang temannya, serta berfoto-foto menikmati Sakura yang mekar di taman umum.

Di saat negara mengeluarkan aturan ketat, sang istri malah melanggar aturan itu.