Didesak Pakistan Dan China, Dewan Keamanan PBB Gelar Pertemuan Bahas Kashmir

Wilayah Himalaya itu sendiri diketahui telah lama menjadi titik api dalam hubungan antara negara tetangga, India dan Pakistan.

Keputusan India tanggal 5 Agustus lalu untuk mencabut status otonomi khusus Kashmir sehingga negara bagian itu tidak lagi memiliki hak untuk membingkai hukumnya sendiri, mengobarkan kembali konflik kedua negara.

Di saat yang bersamaan, India juga memungkinkan orang yang bukan penduduk untuk membeli properti di sana serta memblokir saluran telepon, internet dan jaringan televisi telah diblokir dan ada pembatasan pergerakan dan perakitan.

"Pakistan tidak akan memprovokasi konflik. Tetapi India seharusnya tidak salah mengira bahwa kita ditahan karena kelemahan," kara Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi dalam suratnya kepada Dewan Keamanan pada awal pekan ini.

"Jika India memilih untuk menggunakan lagi kekuatan, Pakistan akan wajib merespons, dalam pembelaan diri, dengan semua kemampuannya," sambungnya, seperti dimuat Reuters.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta India dan Pakistan untuk menahan diri dari segala langkah yang dapat memengaruhi status khusus Jammu dan Kashmir. Guterres juga mengatakan dia prihatin dengan laporan pembatasan di sisi Kashmir India.

Meski begitu, tindakan apa pun yang diambil oleh dewan yang beranggotakan 15 negara itu tampaknya tidak akan menjadi solusi jangka panjang. Karena Amerika Serikat secara tradisional mendukung India dan China secara tradisional mendukung Pakistan.