Isu Munaslub Golkar Tak Miliki Pijakan Legalitas

Istilah Geng Solo dalam flyer tersebut mengacu pada tuduhan bahwa Golkar dikendalikan atau dipengaruhi poros politik mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan lingkaran terdekatnya. 

Isu ini mengesankan bahwa kepemimpinan Bahlil Lahadalia di Partai Golkar saat ini sekadar perpanjangan tangan dari kelompok politik asal Solo tersebut.

Pakar hukum yang juga Dewan Pengawas Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar Prof Henry Indraguna menegaskan bahwa seluruh konten dalam flyer tersebut murni berita bohong dan tidak bertanggung jawab yang akan memecah belah kesolidan Golkar selama ini sehingga tidak perlu ditanggapi serius. 

"Isu Munaslub itu sama sekali tidak memiliki pijakan legalitas apapun maupun konsensus partai," kata Henry dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin 9 November 2026.

Henry meminta seluruh kader dari pusat hingga daerah tidak terpengaruh oleh agitasi media sosial. Seluruh elemen partai agar memercayai sepenuhnya kebijakan kepengurusan DPP Partai Golkar di bawah Ketua Umum Bahlil Lahadalia.

Henry mengajukan argumen yang menolak logika keputusasaan publik. Ia menekankan bahwa suksesi kepemimpinan telah diatur sangat ketat dalam AD/ART Partai Golkar dan bukan ditentukan oleh dinamika visual di ruang publik atau karena opini yang menyesatkan. 

"Golkar itu selalu berlandaskan pada rule of law internal, sehingga legitimasi Ketum Bahlil tidak dapat digoyahkan oleh opini liar," kata Henry.

Henry menekankan bahwa Bahlil Lahadalia bisa terpilih menjadi ketua umum melalui mekanisme aturan partai yang telah diputuskan melalui Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar pada 21 Agustus 2024 di Jakarta. 

"Pak Bahlil terpilih secara aklamasi untuk periode 2024-2029 menggantikan Pak Airlangga Hartarto," kata Bahlil.

Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar ini menyatakan penyebaran pamflet digital tersebut merupakan bentuk manifestasi era Post-Truth versi Steve Fuller. Emosi dan keyakinan personal sengaja dimanipulasi untuk mengalahkan fakta objektif di lapangan.

Dengan konsep Infocracy dari Byung-Chul Han, imbuh Prof Henry, flyer tersebut bekerja sebagai bentuk psikopolitik digital. 

"Wacana wajar dirusak melalui potongan informasi singkat tanpa narasi argumentatif yang utuh. Informasi sengaja diputus dari konteks hukum agar publik bertindak atas dasar impresi sekilas," kata Henry.
 
Tenaga Ahli DPR RI ini melihat aksi propaganda ini sebagai instrumen  asimetris (cybeperangr-warfare). Tujuannya jelas untuk meruntuhkan kepercayaan internal kader dan merusak citra partai.

"Penelusuran harus fokus pada pemetaan pola penyebaran (node mapping) di jaringan media sosial," kata Prof Henry.