Warga Tuding Pemerintah Sengaja Bikin Kegaduhan

Bom Bunuh Diri Jelang Pemilu Afghanistan

Selasa, 24 April 2018, 10:55 WIB
Warga Tuding Pemerintah Sengaja Bikin Kegaduhan
Foto/Net
rmol news logo Rasa duka akibat bom bunuh diri di Kabul, ibu kota Afghanistan yang menewaskan 57 orang, berubah menjadi amarah. Pemerintahan Presiden Ashraf Ghani dinilai sengaja membuat gaduh agar tetap berkuasa.

 Bom bunuh diri di depan kantor pemilihan umum di Dashte Barchi, kawasan barat Kabul, Minggu (22/4), menewaskan 57 orang dan melukai 100 lainnya. Ledakan ini menyasar warga sipil yang tengah antre mendaftarkan diri untuk mengikuti pemilihan legislatif pada Oktober ini.

Korban tewas termasuk lima anak-anak dan 21 perempuan. Kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) mengklaim bertanggung jawab atas serangan yang juga melukai 119 orang itu.

ISIS menyatakan bahwa pengebom bunuh diri dengan sabuk yang berisi bahan peledak

"Mereka (pemerintah) mena­han orang, kemudian melepas­kannya untuk membunuh warga sipil," kecam pengguna Face­book bernama Ahmad Ahmadi.

Pengguna Facebook lain­nya menuliskan, ledakan terse­but terjadi di luar kantor pusat pendaftar pemilih jelang pemilu Oktober mendatang. Pengguna bernama Aminullah itu ber­kata kalau pemerintah sengaja membuat kegaduhan agar bisa memperpanjang masa jabatan mereka.

"Cara untuk segera terbe­bas adalah dengan melakukan pemilu, dan menyingkirkan pemerintahan korup ini," kecam Aminullah.

Ledakan pada Minggu itu itu merupakan serangan keempat yang menyasar lokasi pendaf­taran pemilih dalam sepekan terakhir.

Juru bicara Komisi Pemilihan Independen (IEC) Shafi Jalali berujar, ledakan itu tidak akan sampai mengganggu persiapan.

Presiden Afghanistan Ashraf Ghani berjanji akan memba­las dan memburu kelompok yang mendalangi serangan bom bunuh diri tersebut.

"Serangan mereka tidak akan menghalangi niat kita men­jalankan proses demokrasi dan menjadi negara yang beradab. Kami akan buru mereka yang telah merusak perdamaian negeri ini," kecam Ghani.

Pemilihan legislatif akan dige­lar Oktober 2018, yang akan disusul dengan pemilihan presi­den pada tahun 2019. Catatan PBB menunjukkan, pemerintah pusat di Kabul hanya menguasai sekitar 30 persen Afghani stan. Sedang selebihnya berada di bawah ancaman serius Taliban serta ISIS. ***

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA