Di dalam suratnya, Menlu Balfour mengatakan, pemerintahan Inggris memberikan dukungan kepada bangsa Yahudi untuk memiliki negara sendiri di Palestina. Saat itu Palestina baru lepas dari Emporium Turki Usmaniah yang kalah dalam Perang Dunia Pertama bersama Jerman, Austria-Hungaria, dan Bulgaria.
Dengan bermodalkan Deklarasi Balfour, bangsa Yahudi mulai mendatangi Palestina, dan perlahan tapi pasti dengan dukungan penuh Inggris dan negara-negara sekutu yang memenangkan Perang Dunia Pertama, kemudian Perang Dunia Kedua, menguasai hampir semua wilayah Palestina.
Pada tanggal 7 dan 8 Desember 2017 lalu di Jakarta, dalam rangka mengenang 100 tahun penjajahan bangsa Palestina oleh bangsa Israel, sejumlah organisasi pendukung kemerdekaan Palestina, seperti Voice of Palestina (VoP), Mer-C, International Union of NGO's to Support Right of the Palestenians, dan The Global Campaign to Return to Palestine menggelar sebuah konferensi internasional.
Konferensi bertema "Balfour Declaration, 100 Years of Zionist Colonization, 100 Years of Resistance" dibuka di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, dan ditutup di Hotel Sultan.
Presiden VOP, Mujtahid Hashem, membuka konferensi disusul keynote speech dari Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. Sekjen NGO's Forum on defending Palestinian Rights, Dr. Zahra Musthafavi Khomaini, yang juga putri Imam Khomeini, menjadi pembicara selanjutnya.
Hasil deklarasi ini disahkan oleh ketua sidang Feroze Mithiborwala dari India, didukung secara penuh oleh Ketua Prakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina Din Syamsuddin dan seluruh perserta konferensi.
Dalam Deklarasi Jakarta disebutkan bahwa Konferensi akan terus memberikan dukungan bagi pembebasan Palestina dengan Jerusalem (Al Quds) sebagai ibukota.
"Kami menyerukan seluruh masyarakat dan negara di seluruh dunia untuk terus mendukung rakyat Palestina dan gerakan global Intifada. Sebuah pengukuhan perlawanan bagi kedaulatan kemerdekaan negara Palestina dengan Jerusalem sebagai ibukotanya. Dimana seluruh warga Palestina hidup damai, setara dan saling menghormati dengan perbatasan sejak 1948 di tanah historis Palestina. Termasuk seluruh muslim, Kristen dan Yahudi dan tidak termasuk imigran Yahudi dari berbagai negara pindah ke Palestina sejak 1917 atau sebelumnya," tulis preambule Deklarasi itu.
Selain itu disampaikan tujuh butir tuntutan, yakni pertama, mengecam pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump yang menyatakan Jerusalem sebagai ibukota rezim zionis Israel. Keputusan ini adalah ilegal dan melanggar seluruh hukum internasional dan resolusi PBB.
Keputusan Trump dipandang sebagai ancaman terhadap kota suci Jerusalem, dan merupakan bentuk kelanjutan Yahudisasi yang terang dan berbahaya bagi masjid suci Alqsa, Kubah Batu, Gereja Makam Suci dan semua situs Islam dan Kristen lainnya.
Kedua, seluruh dunia menyaksikan fakta bahwa Deklarasi Balfour merupakan bukti sebuah bencana, Nakba (duka) bagi orang Palestina selama 100 tahun terakhir.
Peserta Konferensi menyatakan dengan suara bulat bahwa deklarasi Balfour adalah kejahatan terhadap negara Palestina yang tidak dapat diampuni dan dengan demikian menuntut agar pemerintah Inggris meminta maaf atas kejahatan kemanusiaan yang mereka lakukan.
Ketiga, mengutuk pendudukan dan penindasan sehari-hari yang dihadapi oleh orang-orang Palestina yang ditimpakan kepada mereka oleh rezim apartheid Zionis Israel.
Keempat, menyerukan kepada seluruh gerakan solidaritas Internasionl untuk Palestina, semua organisasi masyarakat sipil, LSM, aktivis HAM dan perdamaian untuk berkumpul, bersatu dan mendukung perlawanan bangsa Palestina melawan pendudukan Zionis imperialis untuk membela dan melindungi kota suci Jerusalem yang menjadi warisan kemanusiaan dunia.
Kelima, secara khusus menyerukan kepada dunia Muslim untuk bersatu dan mengalahkan semua kekuatan yang menyebarkan perpecahan di antara negara-negara Muslim dan terus maju untuk mempersatukan dan menjalankan kewajiban agama Islam membebaskan Palestina dan kota suci Jerusalem.
Keenam, mendukung semua pengungsi Palestina yang telah mengalami pembersih etnis oleh rezim Zionis kembali ke tanah mereka.
Serta ketujuh, menyerukan berakhirnya pengepungan Jalur Gaza dan pembangunan semua permukiman Israel di Tepi Barat.
[dem]
Sejarah penjajahan atas Palestina dimulai 100 tahun lalu. Pada tanggal 2 November 2017 Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour mengirimkan surat kepada pemimpin komunitas Yahudi di Inggris Lionel Walter Rothschild. 
BERITA TERKAIT: