Tercatat ada setidaknya enam juta warga Honduras yang memiliki hak pilih pada pemilu Minggu (26/11).
Pemilu kemarin menjadi sorotan mengingat pemilu digelar di tengah kerapuhan demokrasi negara tersebut, delapan tahun pasca kudeta militer. Pemilu ini juga disebut-sebut akan menjadi yang pertama di mana warga Honduras melihat presiden terpilih ulanh.
Kendati ada larangan konstitusi mengenai pemilihan kembali, namun Presiden Juan Orlando Hernandez dengan Partai Nasional-nya mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua berdasarkan keputusan Mahkamah Agung pada tahun 2015 yang membalikkan pasal yang melarang pemilihan ulang.
Lawannya berpendapat bahwa hanya orang-orang Honduras yang memegang kekuasaan untuk mengubah konstitusi. Mereka menilai bahwa pencalonan Hernandez "ilegal".
"Ada persentase penting dari warga yang menolak dan menentang kandidat yang mencari pemilihan ulang dengan cara ilegal dan tidak sah," kata Eugenio Sosa, seorang sosiolog dan profesor di Universitas Otonomi Nasional Honduras, mengatakan kepada
Al Jazeera.
Meski kontroversi, Hernandez telah diproyeksikan untuk menang. Jajak pendapat pada bulan Oktober lalu menunjukkan bahwa ia mendapat dua digit kemenangan atas pesaing terdekatnya, Salvador Nasralla.
[mel]
BERITA TERKAIT: