Menurutnya, penunjukan pejabat eselon I merupakan kewenangan penuh Presiden Prabowo Subianto.
Ia meyakini presiden akan memilih sosok profesional untuk mendukung program pemerintah, khususnya di sektor-sektor strategis seperti sekolah rakyat dan program lainnya.
“Jangan begitu lah. Sekali lagi saya katakan, eselon satu itu adalah diskresi kewenangan presiden. Dan saya yakin beliau akan memilih Putra-Putri Indonesia yang profesional untuk men-support saya, utamanya di urusan yang krusial,” jelas Dody kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 6 Mei 2026.
Sebelumnya, Dody diketahui resmi melantik Mayjen TNI (Purn) Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU pada Jumat 1 Mei 2026.
Hal tersebut menyusul terbitnya Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 39/TPA Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkup Kementerian Pekerjaan Umum.
Arnold termasuk dalam tujuh pejabat yang dilantik terdiri atas Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, serta Staf Ahli Menteri.
Lebih lanjut, terkait posisi yang masih kosong, Dody mengatakan saat ini masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt) sembari menunggu keputusan presiden.
“Ya memang hari ini belum ada, makanya kemudian ada PLT-nya. Karena hari ini pak presiden belum putuskan,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyinggung pentingnya sektor sumber daya air dalam mendukung swasembada pangan.
“Sumber daya air itu kan, masalahnya kan, swasembada pangan gitu. Jadi kalau saya menganggapnya biasa aja, yang membantu saya itu adalah profesional. Saya nggak terlalu peduli latar pendidikannya,” pungkasnya.
BERITA TERKAIT: