Editor salah satu surat kabar terbesar di negara itu mengatakan langkah tersebut merupakan langkah mundur dan akan dilawan.
Pemerintah mengklaim bahwa langkah itu diambil sebagai upaya untuk menghentikan Taliban dan kelompok pemberontak lainnya menggunakan pesan terenkripsi.
Namun demikian, sampai awal pekan ini belum ada bukti pemblokiran telah dilakukan.
Pekan lalu, pejabat di badan yang mengatur telekomunikasi memastikan bahwa mereka telah menulis surat kepada penyedia layanan untuk meminta larangan sementara 20 hari dengan alasan keamanan.
Menteri Telekomunikasi Shahzad Aryobee juga memposting sebuah pesan di Facebook yang mengatakan bahwa regulator telah diperintahkan untuk menempatkan blok bertahap pada layanan pesan untuk mengatasi masalah teknis, setelah banyak keluhan telah diterima.
"Pemerintah berkomitmen untuk kebebasan berbicara dan tahu bahwa ini adalah hak dasar bagi rakyat kita," tulisnya seperti dimuat
BBC.
Layanan perpesanan dan media sosial termasuk WhatsApp, Facebook Messenger dan Viber banyak digunakan oleh publik Afghanistan dan politisi mereka serta Taliban.
[mel]
BERITA TERKAIT: