Jokowi: Saya Tidak Pernah Berdiam Diri

 
Hal itu disampaikan Jokowi saat menyampaikan sambutan di acara Silaturahim Nasional Majlis Tafsir Alquran (MTA) ke-3 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, kemarin. Turut hadir mendampingi Presiden, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Mensesneg Pratikno, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Umum MTA Ahmad Sukina. Acara ini dihadiri seribuan warga MTA.

Dalam sambutannya, Jokowi menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara besar dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Memiliki 17 ribu pulau, 714 suku, 1.100 lebih bahasa daerah dan 34 provinsi. Tidak ada negara lain sebesar Indonesia. Sebagai negara besar dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Jokowi menegaskan, Indonesia tidak pernah berdiam diri terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi umat muslim di dunia yang terjadi di negara-negara muslim.

"Karena kita memegang teguh amanah konstitusi bahwa kita wajib ikut serta memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social," kata Jokowi. Termasuk sikap pemerintah terhadap krisis yang terjadi di Myanmar. "Sikap kita tegas bahwa kekerasan dan krisis kemanusiaan di Rakhine State harus segera dihentikan," ucapnya.

Dalam persoalan ini, lanjut Jokowi, ia telah mengutus Menlu Negeri Retno Marsudi ke Myanmar untuk bertemu dengan Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi, Panglima Angkatan Bersenjata dan juga sejumlah menteri. "Untuk mendesak agar kekerasan yang ada bisa dihentikan," katanya.

Selain diplomasi, berbagai bantuan pun telah dikirimkan ke Rakhine, Myanmar. Pada minggu lalu, pemerintah telah mengirimkan 4 pesawat Hercules yang membawa makanan, obatan-obatan, selimut dan kebutuhan lainnya ke perbatasan Bangladesh dan Myanmar. "Inilah hal-hal yang akan terus kita lakukan (mengirimkan bantuan). Di manapun di negara manapun apabila saudara-saudara kita terkena krisis kemanusiaan maupun konflik," ujarnya.

Sebelumnya, Ketum Gerindra Prabowo Subianto mengritik sikap pemerintah terhadap krisis kemanuasiaan di Rohingya. Dia bilang, pengiriman bantuan yang dilakukan pemerintah tidak tepat. Malah terkesan pencitraan. Eks Danjen Kopassus itu bilang, pemerintah harus berpikir taktis dalam memberikan bantuan ke warga Rohingya. Lebih tegas lagi, Prabowo menegaskan mestinya Indonesia sebagai negara muslim terbesar bisa berbuat lebih banyak untuk melindungi warga Rohingya. Prabowo mencontohkan, untuk bisa berbuat banyak maka negara harus kuat. Ia mencontohkan, seseorang harus kuat agar bisa maksimal membantu orang lemah. "Tak bisa orang lemah bantu orang lemah," kata Prabowo.

Mendagri Tjahjo Kumolo pun menepis tudingan dari Prabowo tersebut. Menurutnya, pemerintah telah melakukan sejumlah aksi kemanusiaan untuk etnis Rohingya sejak lama, bahkan sebelum krisis Rohingya jadi sorotan Agustus lalu. "Ya tanya saja ke Rohingya sana. Yang pencitraan siapa? Pak Jokowi ada buktinya kok," kata Tjahjo, kemarin.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah RI untuk Rohingya melalui jalur diplomasi. Tjahjo mengatakan, pemerintah telah mengirim Menlu Retno L Marsudi ke Myanmar dan Bangladesh, untuk membahas masalah Rohingya.

Sementara, bantuan kemanusiaan dari pemerintah untuk pengungsi terus bertambah. Sampai kemarin, bantuan telah mencapai 54 ton. Meskipun demikian, bantuan ini masih belum mencukupi mengingat jumlah pengungsi saat ini mencapai 720 ribu jiwa. Oleh karenanya, pengiriman bantuan kemanusiaan dari pemerintah Indonesia akan terus berlanjut. "Belum cukup. Walaupun ada juga bantuan-bantuan dari negara-negara lain," Direktur Tanggap Bencana BNPB Junjungan Tambunan Chittagong Bangladesh, kemarin.

Kemarin, pesawat Hercules A 1319 dan A 1316 yang membawa bantuan dari pemerintah tiba di Bandara Internasional Shah Amanat, Chittagong, Bangladesh. Kedua pesawat ini membawa bantuan kemanusiaan seberat 19, 8 ton, yang terdiri dari 10 ton beras, makanan siap saji, lampu, tenda, dan selimut. Eka Wiediyantiningsih, perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangladesh mengatakan bahwa bantuan dari Indonesia sudah tiba di Kota Coxs Bazar, kota terdekat dengan daerah pengungsi. "Untuk penyalurannya, itu kita serahkan kepada pemerintah setempat, pemerintah daerah bekerja sama nanti dengan organisasi-organisasi internasional," ujar Eka.

Direktur Par Indonesia Strategic Research Guspiabri Sumowigeno mengatakan penyelesaian tragedi kemanusiaan di Rohingnya, Myanmar merupakan ujian kepemimpinan Indonesia di Asia Tenggara.

Jika perilaku rezim Myanmar tidak berubah maka sebenarnya Indonesia dipermalukan. Sebaliknya, bila proposal yang diajukan pemerintah RI berhasil mengubah perilaku rezim Myanmar, kepemimpinan RI di Asia Tenggara akan semakin terlembaga. Guspi mengatakan bukan rahasia lagi kalau selama ini rezim Myanmar cenderung bersandar pada dukungan politik dan ekonomi dari Beijing.

Dia bilang, Menlu Retno Marsudi memang sudah melakukan diplomasi dengan Myanmar terkait Rohingya. Tapi hasil pertemuan dengan Aung San Suu Kyi bisa dibilang tidak berhasil. Guspi tak kaget dengan hasil tersebut. Dia bilang, kesediaan Myanmar menerima dan berdialog dengan Menlu bukan jaminan bahwa rezim Myanmar pasti akan melunak pada protes internasional. Dia menilai, diplomasi Indonesia terhadap Myanmar bisa dikatakan belum berhasil. Karena itu, Presiden Jokowi mestinya perlu bertanya pada DPR, apakah langkah berikut yang dapat dilakukan Pemerintah. "DPR perlu teliti mendengar kemarahan publik nasional dan mengkonversinya bukan hanya sebagai dalam format kecaman, tetapi format paket ancaman terhadap rezim Myanmar," ujarnya.

Dia menambahkan, ancaman itu bisa berupa inisiatif Indonesia untuk membawa persoalan ini ke lingkungan internasional yang lebih luas. Seruan Indonesia agar komunitas internasional melalui PBB melakukan intervensi militer untuk alasan kemanusiaan. Membentuk mahkamah internasional untuk mengadili semua elemen rezim Myanmar yang terlibat dalam pembantaian suku Rohingnya. ***