Mungkinkah Hong Kong Jadi Negara Berdaulat?

Hal itu dikatakan Qiao Xiaoyang dalam menanggapi pertanyaan wartawan usai pertemuan tahunan Kongres Rakyat Nasional parlemen China. Saat itu ia ditanya soal tanggapannya atas kemungkinan Hong Kong untuk berdiri sendiri sebagai negara yang berdaulat.

"Bagaimana bisa Hong Kong Mandiri?" ujarnya seperti dimuat BBC (Kamis, 17/3).

Pertanyaan itu merujuk dari sebuah artikel kampus University of Hong Kong yang dipublikasikan beberapa hari lalu. Dalam artikel yang dipublikasakan secara online itu, para penulisnya menyerukan agar PBB mengakui Hong Kong sebagai sebuah negara yang terpisah dan berdaulat  pada tahun 2047 mendatang.

Artikel berjudul "Our 2047" itu juga menyerukan agar Hong Kong bisa membentuk pemerintahan yang demokratis serta konstitusi sendiri.

Pasalnya, masih dalam artikel yang sama, disebutkan bahwa identitas serta warisan Hong Kong membutuhkan perlindungan yang lebih besar. Sedangkan pemerintah Hong Kong yang ada saat ini dinilai tidak cukup kuat untuk memperjuangkan hal tersebut.

Hong Kong diketahui memiliki sejumlah hak tertentu yang diabadikan dalam konstitusi mini, Undang-Undang Dasar yang mulai berlaku pada tahun 1997 lalu, tepatnya saat Inggris menyerahkan Hong Kong kepada China.

Konstitusi tersebut menjamin prinsip "satu negara, dua sistem" bagi mode pemerintahan Hong Kong selama 50 tahun. Prinsip konstitusional tersebut menyebut bahwa hanya akan ada satu China, namun Hong Kong bisa mempertahankan sistem ekonomi, politik, urusan keuangan, serta hubungan eksternal dengan negara-negara asing sendiri.

Namun pada tahun 2014 lalu muncul protes massal pro-demokrasi yang mayoritas dilakukan pelajar dan mahasiswa. Mereka yang mendorong kemerdekaan lebih luas bagi Hong Kong serta hak lebih luas untuk memilih orang nomor satu Hong Kong yakni kepala eksekutif tanpa adanya campur tangan China dalam pemilu tahun 2017 mendatang. Gelombang protes tersebut berlangsung selama beberapa lama, namun tidak ada perubahan yang signifikan. [mel]