
Pemerintah Turki dan eksekutif sosial media Twitter menggelar pertemuan dan pembicaraan langsung di Turki pada Senin (14/4) untuk mengatasi kebuntuan antara kedua belah pihak.
Pembicaraan tersebut digelar menyusul blokade akses ke Twitter yang dilakukan oleh pemerintah Turki akhir Maret lalu karena bocornya rekaman audio serta transkrip mengenai korupsi di lingkungan internal pemerintahan. Hal tersebut ramai dibicarakan di sosial media itu.
Dalam pertemuan itu, pemerintah Turki mendesak eksekutif dari Twitter untuk membuka kantor dan mulai membayar pajak pada pemerintah.
Salah seorang pejabat senior Turki yang ikut dalam pembicaraan menyebut bahwa pembicaraan tersebut merupakan sesi pertama dari dua sesi pertemuan yang direncanakan.
Ia menyebut bahwa pertemuan sesi pertama itu berjalan dengan positif.
"Tujuan bagi perusahaan untuk membayar pajak dan untuk menyelesaikan masalah dari pertemuan, Turki hanya meminta dibukanya kantor perwakilan di sini," lanjutnya seperti dilansir
Reuters.
Sementara itu pihak Twitter belum memberikankomentar lebih lanjut mengenai hal itu.
[mel]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.