Kendati demikian, evaluasi harus tetap dilakukan terhadap kinerja Kementerian Kehutanan (Kemenhut) karena dianggap tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
Hal itu disampaikan Sekjen Matahukum, Mukhsin Nasir menanggapi kinerja pejabat kehutanan beberapa tahun terakhir.
"Indonesia adalah negara hukum, maka penegakan hukum pun harus tercipta asas keadilan hukum. Kalau pejabat penyelenggara negara yang punya tugas tetapi dia tidak menjalankan dengan baik dan atau membiarkan terjadinya banyak kejahatan hukum tipihut selama ini, maka wajib hukumnya pejabat Kemenhut mempertanggungjawabkan kelalaiannya," kata Daeng akrab disapa dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Selasa malam, 20 Januari 2026.
Ia berharap melalui Satgas PKH yang telah dibentuk, mampu menata kelola dan mengevaluasi secara menyeluruh kerja-kerja Kemenhut. Daeng mengatakan penyelesaian satu kasus konkret bisa menjadi pilot project yang menunjukkan keseriusan Kemenhut.
“Kalau cuma rencana tanpa eksekusi, masalah seperti ini akan terus muncul, berulang, tanpa ada pembelajaran nyata,” bebernya.
Dalam banyak kasus, Kemenhut dinilai berhenti di meja rapat. Padahal, tanpa penyelesaian tuntas, dampaknya langsung terasa, hilangnya keanekaragaman hayati, rusaknya ekosistem, hingga munculnya konflik horizontal di akar rumput. Daeng menilai, jika satu kasus saja bisa ditangani hingga selesai, itu akan menjadi simbol keseriusan.
“Ketika ada masalah baru, pemerintah bisa bilang: ini loh bukti kami bisa selesaikan. Jadi ada contoh, ada bukti, bukan sekadar janji,” ucapnya.
Menurut dia, Indonesia kini berada di persimpangan antara menjaga hutan sebagai paru-paru dunia atau terus membiarkan eksploitasi tanpa batas. Dunia internasional pun menyoroti peran Indonesia dalam menjaga keberlanjutan hutan tropis.
"Jika Kemenhut terus hanya berputar pada janji tanpa realisasi, kepercayaan publik dan internasional bisa runtuh. Padahal, posisi strategis Indonesia sebagai negara pemilik hutan tropis terbesar ketiga di dunia seharusnya menjadi modal politik dan diplomasi yang kuat," tutup Daeng.
Langkah serius ditunjukkan Presiden Prabowo Subianto dalam mencabut izin 28 perusahaan pengelola hutan yang dianggap lalai dan mengakibatkan terjadinya banjir bandang di Sumatera. Langkah ini menuai apresiasi dari banyak pihak. 
._Dian_Tanti_RMOLJateng.jpg)
BERITA TERKAIT: